Warga Galang Penolakan Jalan Tol
Jakarta, Kompas
Warga lewat situs Change.org, membuat petisi agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan jalan tol. Hingga Selasa (6/11) sekitar pukul 18.00, lebih dari 280 orang menandatangani petisi ini.
Peneliti Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta harus tegas menolak jalan tol.
”Kami akan mendukung Gubernur untuk menolak ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, pembangunan jalan tol hanya akan menimbulkan kemacetan baru, terlebih di pintu masuk dan keluar tol. Jalan tol dinilai justru akan menambah beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat penggunaan kendaraan pribadi yang kian masif.
”Biaya pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta juga membutuhkan dana besar sampai Rp 43 triliun. Hal ini bertolak belakang dengan anggaran pemerintah untuk pembenahan angkutan umum massal yang minim,” kata Elisa.
Sebagai perbandingan, biaya pengoptimalan bus transjakarta dan perbaikan kopaja-metromini memerlukan dana Rp 3 triliun selama dua tahun.
Penambahan jalan tol layang, menurut Elisa, juga akan memperburuk wajah kota. Di banyak kota di dunia, jalan layang sudah mulai dihancurkan. Tidak hanya itu, semakin maraknya penggunaan kendaraan pribadi hanya akan memperburuk kesehatan warga.
Secara terpisah, Kepala Laboratorium Transportasi UI Ellen SW Tangkudung meminta Pemprov DKI membuat skala prioritas dan fokus ke angkutan umum massal.
”Revitalisasi armada dan rute angkutan reguler dalam rangka mendukung angkutan umum massal. Kalau ingin membuat jalan layang, hanya jalur untuk bus rapid transit (BRT)/bus transjakarta,” katanya.
Direktur Institut Studi Transportasi Darmaningtyas menambahkan, jika enam ruas jalan tol dibangun di tengah kota, yang akan terjadi bukan hilangnya kemacetan, justru melahirkan minimal 12 titik kemacetan baru, yaitu di titik masuk dan keluar jalan tol.
Darmaningtyas pun memastikan, penambahan jalan tol hanya menambah penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan masyarakat seolah cuma diberi satu pilihan, yaitu bermobilitas dengan memanfaatkan fasilitas jalan karena angkutan massal tak juga bertambah baik.
”Tentunya, kondisi ini memicu meningkatnya polusi dan pemborosan bahan bakar minyak. Artinya janji Jokowi untuk mengurangi dampak emisi gas buang 30 persen cuma omong kosong saja,” kata Darmaningtyas.
