12 Lembaga Negara Siap Sukseskan Pemilu 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 12 lembaga negara siap mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum 2014. Keduabelas lembaga itu menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) yang digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedua belas lembaga negara adalah Bawaslu, KPK, PPATK, Komnas HAM, Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Penyiaran Indonesia (KPI), Komite Informasi Pusat (KIP), Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Pemilu diharapkan bisa kredibel, transparan dan bermanfaat. Bawaslu sadar tanpa hubungan sinergitas dengan lembaga negara yang secara khusus concern tentang pengawasan tentunya harapan tersebut tidak akan tercapai," ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam penandatanganan MoU di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Muhamad menyatakan, Pemilu telah berkembang dengan kompleks. Menurutnya, ekspektasi masyarakat dalam kesuksesan Pemilu sangat tinggi. Berbagai pihak, harus memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Lembaga negara, terutama harus mengapresiasi kebutuhan masyarakat atas pemilu yang jujur, adil dan rahasia.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman sependapat dengan ketua Bawaslu. Menurutnya hal itu, semata-mata untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. "Selama ini demokrasi yang kita lakukan lebih pada demokrasi yang prosedural. Belum pada demokrasi yang substansial," kata Irman.

Sementara itu, wakil ketua KPK Adnan Pandu Pradja menjelaskan, lembaganya tidak terjun langsung dalam pemilu. Namun, KPK akan mengawasi pemilu berintegritas. Hal tersebut dilakukan dengan mengecek kekayaan dan memantau kinerja seorang pemenang pemilu selama menjabat.

"Kita tidak terlibat langsung karena posisi sebagai penyelenggara negara. Tapi, setiap pejabat pemenang pemilu semuanya harus lapor kekayaannya, sebelum dan selesai menjabat," pungkasnya.