Jokowi: Tol Dalam Kota di Jepang Saja Diruntuhkan

Kompas.com - 13/11/2012, 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek enam ruas jalan tol dalam kota di DKI Jakarta masih menjadi pro dan kontra. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sejak berkampanye saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI menolak adanya pembangunan jalan tol.

"Bukan menolak, pokoknya tidak pro-tol dalam kota. Saya belum dijelasin juga masalah jalan tol itu. Saya sering enggak ngerti. Saya ini masih 2-3 minggu," kata Jokowi di Kantor Kompas, Palmerah, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Jokowi pun mengaku ia memang belum mendapatkan penjelasan lebih detail terkait proyek enam jalan tol tersebut.

"Ya, jalan tol yang mana? Nanti kalau saya tolak, ternyata jalan tol itu penting banget. Kan saya belum mengerti gitu, yang enam jalan yang mana. Ruas jalan tol di Jakarta itu banyak sekali. Yang lewat pinggir ada juga. Enam ruas ini saya pingin tahu betul," ujarnya.

Namun, kalau dalam kajian berikutnya ia mengetahui bahwa enam ruas jalan tol itu berada di dalam kota dan berfungsi sebagai ruas tol dalam kota, Jokowi tidak menyetujuinya. Jokowi memberikan contoh dua negara, yaitu Korea dan Jepang, yang sudah menghilangkan tol dalam kota di negara mereka.

"Kalau yang saya tahu enam tol dalam kota itu, ya saya tidak. Karena di negara mana pun sudah dihilangkan karena yang namanya jalan tol dalam kota, baik di Jepang maupun Korea, sudah diruntuhkan karena memberikan fasilitas kepada mobil dan akan menarik mobil datang ke titik kota yang akhirnya macet," kata Jokowi.

Adapun, dikatakan Jokowi, solusi yang ampuh untuk mengatasi kemacetan Jakarta adalah bukan melalui pembangunan enam jalan tol dalam kota, melainkan dengan penambahan transportasi massal, bahkan proyek pembangunan enam jalan tol dalam kota itu bisa saja dialihkan untuk elevated bus.

"Pokoknya menambah infrastruktur jalan, menambah transportasi massal juga. Memberikan fasilitas kepada masyarakat secara umumnya. Yang pasti saya pro-transportasi massal," kata Jokowi.

Pembangunan enam jalan tol ini sudah digagas sejak 2007 oleh Fauzi Bowo dan sudah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, berencana memulai pembangunan proyek ini pada 2013, dengan perkiraan biaya Rp 40 triliun.

Pembangunan tahap pertama diprioritaskan untuk ruas tol Semanan-Sunter dan Sunter-Bekasi Raya. Tahap ini berada pada ruas tol Sunter-Pulogebang. Total anggaran yang dibutuhkan untuk tahap pertama mencapai Rp 17,1 triliun. Sementara itu, untuk tahap kedua bakal dibangun ruas tol Duri Pulo-Kampung Melayu, dan Kemayoran-Kampung Melayu dengan nilai investasi Rp 12,91 triliun.

Untuk tahap ketiga, bakal dibangun ruas Tanah Abang-Ulujami serta Pasar Minggu-Casablanca yang direncanakan mulai 2018 dengan investasi sebesar Rp 5,71 triliun.

Jakarta Tollroad Development (JTD), yakni konsorsium dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Adhi Karya Tbk (Adhi), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), akan menjadi pemrakarsa pembangunan enam  jalan tol.

Proyek ini digagas untuk melayani bus rapid transit dengan dilengkapi fasilitas halte bus pada lokasi-lokasi transit dengan moda transportasi lain.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.

 

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau