Basuki: Pungli Itu Pak, Itu Pungli!
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama emosi dengan adanya pungutan kepada orangtua siswa di sekolah unggulan milik Pemprov DKI Jakarta, SMA MH Thamrin. Dia menyebut itu sebagai pungli.
"Pungli itu Pak, itu pungli," kata pria yang akrab disapa Ahok dalam video di Youtube berjudul "14 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pendidikan".
Basuki kemudian meminta Dinas Pendidikan segera membuat perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah 2012/2013 (RKAS 2012/2013). Dia meminta RKAS itu disusun secara benar sesuai kebutuhan.
"Jangan sampai saya yang koreksi. Kalau saya yang koreksi, saya akan putuskan di Bappeda, tinggal siapa yang mau jalankan. Kalau tidak mau dijalankan, ya saya singkirkan," kata Basuki.
"Saya juga manusia, Pak. Melihat manusia mau dapat uang pungli, bisa khilaf, bisa ada per emosi. Saya juga sama Pak, saya juga bisa emosi. Saya juga punya per, saya bisa khilaf. Kalau saya emosi saya khilaf, saya akan bawa semua bukti ini untuk penjarakan mereka," tutur Basuki lagi.
Mendengar ancaman itu, para petinggi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menemui Basuki terdiam. Bahkan, ada salah satu dari mereka yang terlihat resah mencubit-cubit bibir dan memegang kumisnya. Yang lain tertunduk dan diam menyimak.
Kepada Basuki, mereka berjanji menyelesaikan revisi RKAS tersebut pada Jumat pekan depan.
Sebelumnya, Ketua Komite Sekolah SMA MH Thamrin mengungkapkan bahwa pihak sekolah mengenakan Rp 30 juta per tahun untuk satu orang siswa, saat pertemuan dengan Wakil Gubernur, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komite Sekolah, dan pihak SMA MH Thamrin, Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Dedi yang mewakili 195 murid yang mengenyam pendidikan di sekolah unggulan tersebut merasa keberatan atas pungutan tambahan dari pihak sekolah. Padahal, pada saat pendaftaran masuk sekolah, iklan sekolah di internet menyebutkan bahwa sekolah tersebut ditanggung oleh APBD.
APBD untuk sekolah tersebut senilai Rp 3,7 miliar untuk tahun 2012/2013. Sementara itu, dana yang ditarik dari orangtua murid Rp 7,85 miliar per tahun. Artinya, dana orangtua lebih besar 213 persen dari APBD.
Berita terkait dapat diikuti di topik:
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
