Studi banding

Marzuki Tuduh Kedubes Indonesia di Jerman Kerjai Anggota DPR

Kompas.com - 26/11/2012, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menduga pihak Kedutaan Besar RI di Jerman sengaja mengerjai anggota DPR yang berkunjung kerja ke sana. Marzuki mengaku sudah melayangkan protes ke Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait hal ini.

"Kok di Jerman selalu begitu? Berarti ada sesuatu yang salah dengan duta besar kita di sana, tetapi masih perlu dibuktikan. Ada indikasi ke sana, mau mengerjai anggota DPR," kata Marzuki di Jakarta, Senin (26/11/2012).

Dia menanggapi beredarnya video kunjungan kerja anggota Badan Legislatif DPR ke Berlin, Jerman, yang diunggah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Berlin ke situs YouTube pada Rabu, 21 November 2012. Video tersebut menggambarkan rapat yang berlangsung kaku antara anggota Dewan dengan Deutsches Institut fur Nörmung (DIN), lembaga standardisasi produk di Jerman.

Ilustrasi teks di tayangan tersebut menyebutkan rapat sangat terlihat tidak terkoordinasi dengan baik. Sebagian dari mereka kurang menguasai bahasa Inggris sehingga pada saat rapat berlangsung para anggota Dewan meminta translator secara mendadak kepada pihak KBRI. Selain itu, PPI Berlin menilai kalau kedatangan anggota Baleg DPR ke DIN tersebut salah alamat.

Pasalnya, DIN yang merupakan lembaga standardisasi produk itu tidak relevan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran yang menjadi tujuan kunjungan kerja tersebut. Sementara menurut Marzuki, pihak Kedubes RI di Jerman sengaja memberikan video tersebut kepada PPI Berlin.

"Ada apa dengan Duta Besar Indonesia di Jerman? Kok membiarkan perilaku dan foto-foto itu, mereka dapatkan dari staf Kedubes loh, yang di Youtube itu bukan liputan mereka, itu liputan staf Kedubes," ucapnya.

Politikus Partai Demokrat itu pun menyesalkan tindakan Kedubes RI di Jerman tersebut. Marzuki mengatakan, ada komunikasi yang terputus. Seharusnya, lanjut Marzuki, Kedutaan Besar memfasilitasi kedatangan anggota DPR. "Saat mahasiswa bertanya, dibilang enggak ada. Padahal, anggota DPR siap berkomunikasi," tutur Marzuki.

Mengenai sejumlah anggota Dewan yang tidak mahir berbahasa Inggris, Marzuki menganggap wajar hal tersebut. Dia mengatakan, tidak selamanya berkunjung ke suatu negara harus dapat menguasai bahasa negara tersebut. "Juga belum tentu mereka bisa bahasa Inggris dengan baik, apalagi Jerman jarang menggunakan bahasa Inggris dan pakai bahasa mereka. Nasionalisme mereka kuat dan bangga dengan bahasa mereka," katanya.

Baca juga:
'Mengintip' Kunjungan Kerja Baleg DPR di Berlin
Rp 2,35 Miliar untuk 'Pelesir' DPR ke Jerman-Inggris
Ini 21 Wakil Rakyat yang 'Belajar' ke Jerman-Inggris
Badan Legislasi DPR: Kami Memang Harus ke Jerman-Inggris
Ini Alasan Baleg DPR 'Pelesiran' ke Jerman dan Inggris

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau