Renegosiasi MRT, Besok Jokowi Akan Temui Menkeu

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi membicarakan nasib kelanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Pertemuannya dengan Agus Martowardojo itu rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (4/12/2012).

"MRT, besok baru ketemu Pak Menteri Keuangannya. Tidak ada hambatan apa-apa," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Saat ditanyakan, perihal apa-apa saja yang menjadi hambatannya dalam melanjutkan megaproyek tersebut, Jokowi langsung mempersilakan para media untuk meliput kegiatannya esok hari saat bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan.

"Besok jam tiga. Kalau mau ikut, silakan, ayo," katanya.

Jokowi akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut.

Selama ini, disepakati bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung 58 persen pengembalian pinjaman, sementara pemerintah pusat menutup 42 persen sisanya dalam bentuk hibah. Jokowi ingin merenegosiasikan kembali komposisi tersebut. Ia menginginkan agar pemerintah pusat membantu membayarkan 70 persen utang kepada JICA dan Pemprov DKI hanya menanggung sekitar 30 persen.

Jokowi menilai komposisi awal pembagian pengembalian pinjaman kepada JICA sebesar 58:42 terlalu memberatkan Pemprov DKI. Oleh karena itu, menurut Jokowi, porsi pemerintah pusat seharusnya lebih besar dibanding Pemprov DKI. Dalam rencana pertemuannya bersama Menkeu, Jokowi ingin membahas soal komposisi pengembalian utang dan hal ini akan dikalkulasikan ulang. Dengan begitu, diharapkan akan disepakati pula besarnya subsidi dan harga tiket yang lebih rendah dari sebelumnya.

"(Pemerintah) pusat memang seharusnya yang lebih gede agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi, akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan pemerintah pusatnya," kata Jokowi.

Dengan melihat nilai investasi dan proyek yang besar itulah, Jokowi sangat berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini atau tidak. Jokowi yang baru lima pekan menjabat sebagai orang nomor satu di kalangan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak ingin diburu-buru untuk menentukan keputusan ini. Ia menegaskan akan melakukan kalkulasi secara cermat karena hal itu menyangkut uang rakyat.

"Jadi, bukan karena takut dan tidak takut, bukan. Jadi, karena harus hati-hati dengan kalkulasi," kata Jokowi.

Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materiil dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

100 HARI JOKOWI-BASUKI