Sanksi terhadap Bupati Garut Kewenangan Mendagri

BANDUNG, KOMPAS.com — Setelah pertemuan tertutup dengan Bupati Garut Aceng Fikri, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan agar para pemimpin daerah atau pejabat publik di daerahnya hati-hati dalam berperilaku.

"Hendaknya berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku karena pejabat publik harus memberikan contoh suri tauladan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya," tutur Heryawan, Senin (3/12/2012) malam.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan Humas Pemprov Jabar diungkapkan, Heryawan melakukan  pembicaraan dengan Bupati Garut Aceng Fikri mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya di Gedung Pakuan Bandung. Pertemuan tersebut berlangsung dari pukul. 20.00-21.30 WIB dan dihadiri Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Ruddy Gandakusumah, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Yessi Esmeralda, serta Staf Ahli Gubernur Dede Mariana.

Seusai pertemuan, kepada wartawan Ahmad Heryawan mengatakan bahwa memang benar telah terjadi pernikahan antara Aceng Fikri dan seorang gadis. Sebenarnya hal itu masalah pribadi, tetapi karena yang melakukannya pejabat publik, pada akhirnya menjadi permasalahan publik.

"Mengenai sanksi, saya akan memberikan rekomendasi dari hasil pembicaraan malam ini kepada Mendagri karena sanksi merupakan kewenangan Mendagri," kata Heryawan.