DK PBB Diminta Tekan Israel

Kompas.com - 06/12/2012, 02:06 WIB

Ramallah, Rabu - Palestina akan meminta Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi baru untuk menekan Israel agar menghentikan rencana perluasan permukiman di wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Rencana Israel itu menuai protes dan kecaman dari seluruh dunia.

Rencana Israel membangun permukiman baru ini merupakan protes terhadap keputusan Majelis Umum PBB pekan lalu yang menerima usulan kenaikan status Palestina menjadi ”negara peninjau non-anggota” di PBB. Tindakan Israel itu dikecam semua negara sekutunya, termasuk AS.

Menurut Presiden Palestina Mahmoud Abbas, pembangunan permukiman baru itu akan menghancurkan satu-satunya harapan mendirikan negara Palestina. Abbas berbicara dengan nada yang lebih emosional setelah dunia internasional berbaris mengecam Tel Aviv.

Israel memutuskan memberi izin pembangunan 3.000 unit rumah baru di wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Proyek yang akan dilakukan di wilayah sensitif yang disebut E-1 itu selama ini selalu ditunda karena dicegah Pemerintah AS.

Selain rencana tersebut, Israel juga akan membangun lebih dari 4.200 apartemen di wilayah Ramat Shlomo dan Givat Hamatos, Jerusalem Timur.

Dalam rapat Selasa (4/12) malam, Abbas menjelaskan, dengan terus membangun permukiman seperti itu, berarti Tel Aviv tak mendukung solusi dua negara. Proyek itu berarti hanya akan ada satu negara.

Menurut Abbas, rakyat Palestina menginginkan Israel segera membekukan pembangunan permukiman baru di wilayahnya. Palestina juga akan segera meminta DK PBB mengeluarkan resolusi baru untuk menghentikan langkah Israel itu, terlepas dari upaya serupa pada awal 2011 yang kandas akibat veto dari AS.

Palestina mengatakan, E-1 dan Givat Hamatos secara khusus problematik karena dua wilayah itu memisahkan Jerusalem Timur, daerah yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota, dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman, Selasa, mengatakan, rencana pembangunan akan jalan terus. Israel melakukan itu demi kepentingan nasional. ”Bukan untuk menghukum atau melawan,” katanya.

Mendukung Palestina

Di Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung Palestina untuk terus memperjuangkan kemerdekaannya. Para pengurus partai tersebut, Rabu, menyerahkan surat dukungan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi, yang didamping Wakil Dubes Palestina Taher Hamad.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PDI-P Andreas Pareira, Indonesia sudah mendukung Palestina sejak pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung. Spirit melawan kolonialisme diserukan Presiden RI pertama Soekarno kala itu.

”Presiden Soekarno dalam pidatonya di KAA itu mengatakan, perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan adalah perjuangan seluruh rakyat Asia Afrika,” ujar Andreas, yang didampingi Wakil Sekjen DPP PDI-P Ahmad Baskara serta Ketua Bidang Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan DPP PDI-P Hamka Haq.

(AP/AFP/REUTERS/CAL/LOK)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau