Pejabat, Contohlah Sikap Andi Mallarangeng

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mundur dari jabatannya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan statusnya menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dipuji. Hal ini bisa menjadi standar baru bagi para pejabat, khususnya anggota kabinet menteri, yang tersandung kasus hukum.

"Menjadi standar baru. Berikutnya, jika ada menteri lain yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada cara lain selain mengikuti jejak Andi Mallarangeng," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/12/2012).

Andi merupakan menteri pertama yang dijerat KPK. Di masa mendatang, kata Burhan, baik menteri maupun para pejabat dapat mengundurkan diri ketika namanya santer disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi.

Beberapa menteri yang sempat tersangkut kasus dugaan korupsi adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Hal senada diungkapkan pengamat politik M Qodari. Qodari mengatakan, Andi, yang juga mantan juru bicara Presiden, tidak memiliki banyak pilihan selain mengundurkan diri.

"Pasca-penetapan, pasti banyak tekanan agar Presiden memecat Andi Mallarangeng. Jadi, mau tak mau, Andi harus mundur," kata Qodari.

Jika Andi, yang juga politisi Partai Demokrat, bersikeras tidak akan mundur, maka hal ini akan membuat citra partainya semakin terpuruk.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri, sesorang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

Baca juga:
Andi Mallarangeng: Saya Memohon Maaf
Hari Ini Presiden Tunjuk Pengganti Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng: Kebenaran Akan Terungkap
Andi Mallarangeng Tak Mau Jadi Beban SBY
Andi Mallarangeng Sempat Titip soal PSSI

Berita terkait penetapan Menteri Andi sebagai tersangka dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang