Iran Dominasi Pasokan Narkotika di Indonesia

Kompas.com - 27/12/2012, 09:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Indonesia memiliki pola yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Laporan akhir tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) pun menunjukkan fakta menarik.

Sepanjang tahun 2012, sebagian besar narkotika yang dipasok ke Indonesia berasal dari negara Iran, sementara kurirnya berasal dari Nigeria.

"Kita masih ingat pada awal tahun ada 60 orang beturut-turut ditangkap di bandara dan itu semua berasal dari Iran," ujar Kepala BNN Irjen Anang Iskandar di sela-sela pembacaan laporan akhir tahun di gedung BNN, Jalan MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (26/12/2012).

Sindikat narkotika asal Iran itu, lanjut Anang, kebanyakan menggunakan jalur India-Malaysia-Timor Timur dan berakhir di Indonesia. Jalur yang digunakan para sindikat itu adalah jalur laut.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Benny Mamoto memaparkan, hal tersebut adalah pola baru. Tahun 2009, pasokan narkotika ke Indonesia berasal dari China dan Belanda. Sementara itu, sindikat Iran memasok narkotika dari dalam negeri. Pasalnya, mereka memiliki laboratorium produksi narkotika sendiri di Indonesia.

Setelah tiga sindikat narkotika besar tersebut berhasil ditekan BNN, pasokan narkotika dari China dan Belanda menurun drastis, tetapi tidak bagi Iran. Meski pabrik narkotika di Indonesia ditutup, sindikat tersebut kembali membangun pabrik narkotika di negerinya sendiri dan tetap menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial.

"Yang kendalikan orang Iran, tetapi tren yang berkembang, mereka bekerja sama dengan orang Nigeria. Iran kasih barang, Nigeria yang jadi kurir atau dia yang merekrut kurir," ujar Benny.

Meski demikian, Benny memprediksi modus itu tak akan berlangsung lama. Pasalnya, modus itu memiliki biaya serta risiko tertangkap yang lebih besar ketimbang mendirikan pabrik narkotika di Indonesia.

Oleh sebab itu, Benny menegaskan seluruh masyarakat Indonesia waspada atas aktivitas orang asing di lingkungan sekitarnya.

"Harusnya Dinas Kependudukan juga peduli. Sampai RT dan RW-nya. Misalnya dia terdata betul, dia pekerjaannya apa, cek paspor dan visanya," imbuh Benny.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau