Basuki: Anjal dan PSK Jangan Dirazia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau agar penertiban pengamen, anak jalanan (anjal), dan pekerja seks komersil (PSK) harus dilakukan dengan cara persuasif. Ia menolak menggunakan cara-cara seperti razia atau menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, banyak dampak buruk yang timbul akibat petugas berwenang melakukan razia pengamen, anak jalanan, dan PSK. Seringkali anak-anak jalanan dan PSK mengalami kecelakaan saat berusaha melarikan diri.

"Saya enggak mau lagi ada operasi-operasi tangkap tangan seperti itu, nanti anak-anak malah pada kecelakaan. Pendekatan saja nanti ketahuan kok, nanti kita fungsikan RT dan RW supaya lebih baik," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).

Basuki menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 140 miliar khusus untuk penanganan masalah sosial seperti anak jalanan dan PSK. Uang sebanyak itu digelontorkan melalui beberap program, salah satunya dialirkan ke rumah-rumah jompo dan panti asuhan untuk membina gelandangan, pengemis, anak jalanan, termasuk juga PSK.

Di luar itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggalang bantuan dari pihak swasta. Saat ini upaya penertiban sudah mulai dilakukan dengan memonitor dan menghitung jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan PSK.

"Kita sih pengennya selain pedagang kaki lima, mereka (anak jalanan) juga akan kita tata. Diam-diam sudah kita mulai, tapi yang sulit adalah mereka yang datang dari luar," ujarnya.