Menurut DPRD DKI, "Deep Tunnel" Jokowi Tak Jelas

Kompas.com - 11/01/2013, 09:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Triwisaksana menilai, proyek deep tunnel alias terowongan multifungsi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak memiliki perencanaan strategi yang jelas. Hal itu, menurut dia, menjadi kelemahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan program kerja.

"Mau Pak Jokowi bilang proyek deep tunnel bukan hasil dari wangsit gorong-gorong, tetap saja seharusnya dalam menentukan proyek itu harus dengan strategic planning yang jelas," kata Triwisaksana, yang biasa disapa Sani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Selain itu, kata Sani, seharusnya Pemprov DKI juga mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Joko Widodo (Jokowi) sendiri menjanjikan proyek deep tunnel akan dimasukkan dalam RTRW 2011-2030, RPJMD 2013-2017 yang kemudian dimasukkan dalam revisi tambahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Jokowi juga menyatakan tengah merancang payung hukum deep tunnel. Menurut Sani, Jokowi seharusnya tidak dengan mudah memasukkan suatu proyek besar dalam RPJMD 2013-2017. "Enggak bisa dadakan untuk main masukin saja ke RPJMD. Ini ngurus kota lho, bukan ngurus halaman rumah. Harus ada kajian yang matang," kata Sani.

Ia mengimbau agar proyek tersebut dikaji lebih dalam sehingga proyek tersebut memiliki konsep yang jelas dan dieksekusi dengan tepat. "Buat apa inisiasi, Jokowi saja sampai sekarang masih bingung. Nantilah kalau memang kajiannya sudah jelas, baru kami bahas. Sampai saat ini, DPRD juga belum mendapatkan penjelasan soal deep tunnel," ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyayangkan keputusan Jokowi yang tidak mengadakan uji publik untuk megaproyek ini, seperti halnya untuk proyek mass rapid transport (MRT). "Kenapa pada saat pemaparan MRT terbuka, beliau mengundang warga? Tetapi untuk pemaparan deep tunnel, monorelm enggak pernah ada. Ini, kan, menjadi pertanyaan bagi warga juga," paparnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau disebut sebagai deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah. Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.

Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit. Selain dapat untuk mengantisipasi banjir, deep tunnel juga dapat digunakan sebagai tol, fiber optik, menyalurkan air, transportasi kendaraan, jalur utilitas PLN, gas, telepon, dan sebagainya.

Megaproyek ini diprediksi bernilai Rp 16 triliun dan akan didanai oleh investor. Diameter deep tunnel itu selebar lebih kurang 16 meter. Jokowi menargetkan megaproyek tersebut dapat diselesaikan lebih kurang empat tahun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau