Tim Gabungan Akan Laporkan soal MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim gabungan lintas kementerian akan melaporkan hasil kajian soal investasi proyek mass rapid transit kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (15/1/2013) ini. Salah satunya adalah soal pembagian beban investasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.     

"Nanti saya akan rapat menderngarkan laporan dari tim. Sore nanti. Tunggu saja," kata Hatta menjawab pertanyaan wartawan di lobi Kantor Kementerian Perekonomian. Keputusan hasil kajian, menurut Hatta, akan langsung dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Saat ditanya kapan keputusan akan diambil sekaligus akan dikirim ke Joko Widodo, Hatta belum memberikan jawaban. Proyek mass rapid transit bernilai Rp 15 triliun adalah proyek yang telah diinisiasi sejak 26 tahun silam. Proyek tersebut tak mengalami progres berarti karena tersangkut sejumlah persoalan, terutama adalah pembagian beban investasi antara pusat dan daerah.

Awalnya telah disepakati pembagian beban investasi pusat dan daerah adalah 48-52. Belakangan Joko Widodo meminta agar skema pembagian tersebut diubah 60-40. Joko Widodo berprinsip, porsi pusat semestinya lebih besar daripada daerah. Alasannya, pusat memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Di samping itu, proyek MRT bukan sebatas kepentingan Jakarta semata, melainkan juga menyangkut kawasan megapolitan.