Pasien di RS dan Puskesmas DKI Melonjak
Theryoto dari bagian Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan mengatakan, setelah pelaksanaan kartu sehat, peningkatan jumlah pasien tercatat sekitar 20 persen per hari. ”Peningkatan terjadi pada pasien yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan,” kata Theryoto, Rabu (30/1).
Berdasarkan pengamatannya, sejauh ini pengoperasian kartu sehat masih menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, rumah sakit, maupun pasien.
Hari Rabu kemarin tercatat 405 pasien menjalani rawat inap di RSUD Tarakan. Adapun kapasitas total rumah sakit 460 tempat tidur. ”Di kelas III, semua tempat sudah penuh,” katanya.
Adapun pasien rawat jalan mencapai 1.200 orang per hari. Kendati jumlah pasien naik, menurut Theryoto, petugas medis seperti dokter dan perawat di rumah sakit ini masih cukup untuk menangani pasien.
Pascabanjir, jumlah pasien diare juga sempat meningkat. Pada Rabu tercatat 25 pasien menjalani rawat inap akibat diare. Sebelumnya, rumah sakit ini pernah merawat 35 orang yang menderita diare. ”Sebagian besar pasien diare adalah anak balita,” ucap Theryoto.
Secara terpisah, Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir Weningtyas mengatakan, jumlah pasien yang berobat ke puskesmas juga meningkat sekitar 30 persen dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan kartu sehat.
”Pada awal pemberlakuan kartu ini, banyak orang datang ke puskesmas untuk sekadar mendaftar meskipun mereka tidak sakit. Sebenarnya tidak harus begitu karena saat sakit pun orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari kartu sehat ini,” kata Weningtyas.
Pendaftaran dan proses verifikasi data pasien memang membutuhkan waktu sebelum pasien bisa mendapatkan pengobatan. Seseorang yang sakit harus membawa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Jika pasien adalah anak, harus dicek apakah anak itu terdaftar dalam kartu keluarga Jakarta. Pasien juga harus mengisi sejumlah formulir yang, antara lain, berfungsi untuk klaim ke pemda.
Weningtyas mengatakan, sebagian warga yang memiliki asuransi kesehatan juga cenderung enggan menunjukkan asuransi itu dan memilih mengeluarkan kartu tanda penduduk Jakarta untuk mendapatkan kartu sehat.
”Kalau asuransi lain, ada biaya yang harus dibagi dengan pemegang asuransi. Namun, dengan kartu sehat, warga bisa mendapatkan sejumlah pelayanan gratis. Penderita HIV/AIDS, misalnya, bisa mendapatkan ARV gratis tanpa harus dipungut retribusi,” ucapnya.
Sementara itu, pada asuransi lain, untuk mendapatkan ARV harus membayar retribusi. Selain itu, penderita narkoba jarum suntik juga tidak perlu membayar Rp 5.000 untuk mendapatkan terapi obat. Hanya, ada kuota jumlah pasien.
Sejauh ini, Weningtyas juga merasa jumlah petugas di puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan masih memadai untuk melayani pasien. Hanya, puskesmas di Gambir yang belum memiliki dokter spesialis.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo mengatakan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang berupaya meningkatkan kesehatan warga.
”Komitmen ini patut dihargai karena berusaha menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas untuk seluruh kalangan, termasuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” katanya.
Akan tetapi, Sudaryatmo meminta agar ada evaluasi berkala, baik kepada warga penerima KJS maupun pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Hal yang patut dievaluasi antara lain apakah warga penerima KJS tepat sasaran, yaitu warga tidak mampu.
Di sisi lain, dicermati juga apakah masalah kesehatan penerima KJS terkait dengan perilaku buruk yang bersangkutan. ”KJS untuk biaya pengobatan orang yang sakit karena menjadi perokok aktif. Apakah ini bisa ditoleransi?” katanya.
Pelayanan kesehatan mulai dari sikap dan tindakan dokter, perawat, serta tenaga rumah sakit dan puskesmas juga perlu dievaluasi. Pelayanan kesehatan adalah produk jasa yang membutuhkan standar kualitas tertentu.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana menilai penambahan dokter di tingkat puskesmas hingga saat ini memang belum berjalan maksimal. Padahal, keberadaan mereka dibutuhkan untuk membantu pelayanan pasien yang terus melonjak.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak segera menempatkan dokter di puskesmas sebab menjadi tumpuan pelayanan program Kartu Jakarta Sehat.
”Hasil rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan laporan pihak puskesmas, belum ada penambahan dokter baru. Ini mendesak dilakukan karena jumlah pasien terus meningkat. Jika tidak, akan terjadi persoalan serius,” tutur Triwisaksana.
Menurut dia, Pemprov DKI seharusnya memiliki rencana kedua jika program penempatan dokter lamban. Triwisaksana berpendapat, pihak rumah sakit dan puskesmas sebaiknya dapat merekrut tenaga medis secara mandiri. Namun, perekrutan ini harus seizin Dinas Kesehatan DKI.
Sejalan dengan program tersebut, eksekutif juga dinilai belum memberikan gambaran jelas mengenai strategi pengadaan obat dan peralatan medis. Semakin banyak pasien yang dijangkau, tentu kebutuhan barang itu semakin besar. Strategi pengadaannya harus dilakukan dengan cermat sehingga tidak mengganggu keuangan daerah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penempatan dokter baru di puskesmas saat ini sedang berjalan. Dokter yang dimaksud berasal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Basuki berharap penempatan mereka dapat meningkatkan pelayanan di tingkat puskesmas yang setara dengan pelayanan rumah sakit. ”Dengan demikian, tidak harus pasien datang ke rumah sakit,” ujarnya.
Dia membenarkan ada persoalan melonjaknya jumlah pasien di puskesmas dan sejumlah rumah sakit. Namun, menurut Basuki, hal itu wajar terjadi karena program Kartu Jakarta Sehat merupakan program baru.
”Sementara memang begitu, orang yang tidak sakit pun akan pergi ke rumah sakit. Nanti mereka akan diseleksi oleh dokter di tingkat puskesmas, apakah perlu dirujuk atau tidak,” katanya.
Harapannya, penempatan dokter di tingkat puskesmas dapat menyeimbangkan pelayanan.
Program Kartu Jakarta Sehat diluncurkan pertama kali pada 12 November 2012. Program ini ditargetkan dapat menjangkau 4,7 juta warga DKI Jakarta dengan alokasi dana Rp 1,2 triliun.
