Rp 2,49 Triliun untuk Kurikulum

jakarta, kompas - Untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 2,49 triliun. Kebutuhan anggaran itu dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, yakni anggaran melekat Rp 1,740 triliun dan anggaran tambahan Rp 751,4 miliar.

Anggaran melekat yang bersumber dari APBN Rp 991,8 miliar dan Dana Alokasi Khusus Rp 748,5 miliar itu akan dimanfaatkan untuk pengadaan buku serta pelatihan instruktur nasional dan guru inti.

Penjelasan penggunaan anggaran itu dipaparkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Kamis (31/1), di Jakarta. ”Anggaran melekat adalah anggaran yang akan tetap dibutuhkan, ada atau tidak ada kurikulum. Anggaran ini kami bahas bersama Komisi X DPR dan sudah disetujui 21 Desember lalu,” ujarnya.

Pengadaan buku dan pelatihan guru merupakan dua program yang membutuhkan anggaran paling besar. Untuk mencetak dan mendistribusikan 72,8 juta eksemplar buku dibutuhkan anggaran Rp 1,3 triliun. Pemerintah memperkirakan harga satuan buku untuk jenjang SD saja sekitar Rp 8.000. Adapun untuk jenjang SMP dan SMA Rp 17.000 hingga Rp 20.000 per buku.

”Khusus untuk SD, nanti anggaran dari pemerintah pusat karena anggaran dana alokasi khusus dialokasikan untuk nonbuku,” kata Nuh.

Sementara untuk pengadaan buku SMP dan SMA akan memakai dana alokasi khusus. ”Buku yang disiapkan itu bukan hanya yang akan digunakan pada 2013, melainkan juga untuk 2014,” ungkap Nuh.

Dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR dengan para narasumber, pekan lalu, Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif Bambang Wasito Adi menjelaskan, biaya produksi buku dengan kualitas terbaik sebenarnya relatif murah, hanya sekitar Rp 5.000 untuk 80 halaman lengkap dengan grafis dan ilustrasi. Namun, harga menjadi mahal karena proses distribusi, terutama pengiriman buku ke sekolah-sekolah luar Jawa.

”Persoalannya sebenarnya karena sebagian besar percetakan ada di Jawa sehingga bukunya menjadi mahal di pengiriman. Untuk menekan harga, mungkin buku-buku itu ada yang bisa dicetak di daerah,” ujarnya.

Pelatihan guru

Nuh juga menjelaskan, untuk pelatihan sekitar 1,1 juta guru dibutuhkan biaya sekitar Rp 1,09 triliun. Rata-rata biaya untuk pelatihan guru yang berlangsung 52 jam atau lima hari sekitar Rp 1 juta per guru.

”Pelatihan 52 jam itu hanya sebagai persiapan mengajar karena setelah itu akan diikuti dengan pendampingan. Guru tidak akan langsung dilepas begitu saja,” kata Nuh.

Anggota Panja Kurikulum, Ferdiansyah, beberapa kali dalam rapat dengar pendapat meminta pemerintah menambah alokasi biaya untuk setiap guru. Dalam rencana awal pemerintah disebutkan, setiap guru hanya akan memperoleh Rp 500.000 untuk mengikuti pelatihan 52 jam. ”Saya harap jumlahnya bisa ditambah. Mana cukup itu,” ujarnya.

Guntur Ismail dari Presidium Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, mekanisme perubahan kurikulum yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melanggar prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selama ini anggaran perubahan Kurikulum 2013 dinilai tak transparan.

Menurut Guntur, awalnya pada tahun anggaran 2013, pemerintah mengalokasikan anggaran implementasi kurikulum Rp 684,4 miliar. Padahal, dari kajian FSGI, untuk implementasi kurikulum sedikitnya butuh dana Rp 1,74 triliun-Rp 2,286 triliun. Dana ini baru untuk buku teks siswa, buku pegangan guru, dokumen kurikulum, dan pelatihan guru. (LUK/ELN)