Pernyataan yang Terus Diulang
"Kami percaya Ketua
Demikian pernyataan yang biasa disampaikan kader Partai Demokrat jika ditanya tentang elektabilitas partainya yang terus turun.
Jika pertanyaan dilanjutkan tentang bagaimana menyelesaikan isu korupsi yang menimpa sejumlah kader Partai Demokrat, yang diduga jadi sebab utama penurunan elektabilitas, jawaban akan ditambah. ”Kami percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum”.
Berbagai pernyataan seperti di atas sejak hari Minggu lalu kembali nyaring terdengar. Persisnya setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil surveinya yang
Hal yang agak mengejutkan, tanggapan terhadap hasil survei SMRC ini mula-mula disampaikan oleh kader Partai Demokrat yang menjadi menteri. Mereka antara lain Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Roy Suryo yang belum genap satu bulan menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga juga turut berkomentar.
”Saya bersama para menteri dan gubernur yang berasal dari Partai Demokrat sudah sepakat agar dia (Yudhoyono) mengambil langkah secepatnya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai ini,” ujar Jero Wacik (Kompas, 4/2).
Padahal, berkali-kali Yudhoyono meminta para menteri lebih berkonsentrasi pada tugas pokoknya. ”Tapi, ini malah menteri dari Partai Demokrat yang di tengah tugasnya bicara tentang partai. Bahkan, ada yang menyampaikan pernyataan itu di kantor menteri,” kata Yunarto Wijaya dari Charta Politika.
Terlepas dari itu semua, tidak hanya baru kali ini para menteri itu yang umumnya anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menyampaikan permintaan tersebut. Permintaan serupa bahkan telah disampaikan dalam Rapat Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat, 24 Januari 2012. ”Untuk solusi, semua anggota Wanbin menyerahkan kepada Ketua Wanbin Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Wakil Ketua Wanbin Marzuki Alie saat itu (Kompas, 26/1/2012).
Permintaan serupa disampaikan forum pendiri dan deklarator Partai Demokrat. Mencari fungsionaris Partai Demokrat untuk menyampaikan permintaan serupa juga bukan hal sulit.
Sebaliknya, menanggapi turunnya elektabilitas Partai Demokrat dan permintaan untuk turun tangan, Yudhoyono juga seperti telah memiliki sejumlah jawaban. Misalnya, beberapa
dia minta kader partainya yang tidak menjalankan politik bersih, cerdas, dan santun segera meninggalkan Demokrat. Namun, tidak disebutkan dengan jelas sosok yang dimaksud.
Yudhoyono juga hampir selalu punya jawaban sama atas permintaan agar Anas Urbaningrum nonaktif dari jabatannya sebagai ketua umum. Pasalnya, sejumlah kasus yang diduga melibatkan Anas, seperti korupsi pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, menjadi salah satu sebab utama anjloknya elektabilitas Demokrat.
Atas permintaan agar Anas mundur, Yudhoyono hampir selalu menjawabnya agar menunggu proses hukum. Pernyataan itu, antara lain, disampaikan Yudhoyono seusai menerima sembilan pendiri dan deklarator Partai Demokrat di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, pada 5 Februari 2012.
”Tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Mengapa? Karena proses hukum di KPK masih berjalan. Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tak bisa mendahului KPK,” ujar
Masalahnya, KPK punya banyak kasus yang harus ditangani dan (seharusnya) tidak dapat didesak-desak. Anas juga belum mau nonaktif karena belum ada proses hukum untuknya.
Mendengar pernyataan sejumlah elite Partai Demokrat menanggapi kasus yang hampir dua tahun terakhir menghinggapi partai mereka seperti mendengarkan rekaman.(M herNoWO)
