Snmptn 2013

Ketentuan PTN Dinilai Tak Adil

Kompas.com - 09/02/2013, 08:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketentuan memilih perguruan tinggi di provinsi asal sekolah bagi siswa kelas XII yang mendaftar di dua perguruan tinggi negeri dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dinilai tidak adil. Sebab, ada provinsi yang hanya memiliki satu perguruan tinggi negeri.

Sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013— yang tahun ini dilaksanakan terbuka bagi semua siswa SMA/MA/SMK angkatan tahun 2013 dan gratis—pelamar hanya bisa memilih maksimal dua PTN. Untuk tiap PTN pilihan, pelamar juga hanya berhak memilih maksimal dua program studi.

Bila pelamar memilih dua PTN, salah satu PTN yang dipilih harus berada di provinsi SMA peserta. Namun, jika hanya memilih 1 PTN, pelamar dapat memilih PTN di mana pun di seluruh Indonesia. Atau, jika di provinsi tersebut tidak ada PTN, pelamar bisa mendaftar di provinsi terdekat yang punya PTN.

Adanya keharusan memilih PTN di salah satu provinsi asal SMA siswa dikeluhkan sekolah, orangtua, dan siswa, seperti yang dihimpun di Jakarta, Jumat (8/2). Protes terutama disampaikan siswa di provinsi yang pilihan PTN-nya hanya satu.

”Sebenarnya, siswa kelas XII bisa pilih dua PTN, asal salah satunya di provinsi asal. Sayangnya, minat saya tak sesuai dengan PTN di provinsi saya. Sayang, kan, mestinya bisa milih dua jadi hanya satu,” kata salah sorang siswa kelas XII sebuah SMA di Kabupaten Tangerang, Banten.

Di Banten, siswa kelas XII SMA sekitar 58.000 orang. Pilihan hanya di Sultan Ageng Tirtayasa, perguruan tinggi swasta yang dinegerikan tahun 2001.

Hal senada disampaikan La Ose, Kepala Sekolah SMAN 1 Lawa, Sulawesi Tenggara. Siswa yang hendak memilih di dua PTN, salah satunya tertumpuk di Universitas Haluoleo di Kendari. ”Yang untung siswa di Jawa, karena pilihan PTN-nya lebih banyak dan variatif,” kata dia.

Di Jawa Timur, PTN tersebar di banyak kota/kabupaten. Siswa SMA kelas XII sekitar 210.000 orang. Di Jatim saja, ada sembilan PTN yang terdiri atas institut, universitas, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan institut agama Islam.

Di Jawa Barat, sekitar 197.000 siswa leluasa memilih di lima PTN. Bahkan, tiga PTN di antaranya eks PTN badan hukum milik negara (PTN BHMN).

Alasan penyelenggara

Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2013 Akhmaloka mengatakan, alasan kebijakan itu diambil agar fasilitas yang diberikan pemerintah, yakni PTN di setiap provinsi, dapat dimanfaatkan baik dan agar siswa pelamar tidak terkonsentrasi di PTN favorit saja. Selain itu, distribusi peserta juga bisa menyebar merata ke 61 PTN yang ditawarkan dalam SNMPTN 2013.

”Selama ini, siswa maunya berburu di PTN papan atas saja. Padahal, kesempatan kuliah di PTN ada. Akibatnya, mereka yang berpotensi tak tertampung di PTN karena semua berlomba- lomba ke PTN di kota besar atau masuk dalam jajaran papan atas,” ujar Akhmaloka, yang juga Rektor ITB.

Menurut dia, PTN tetap menyeleksi siswa yang memenuhi standar penerimaan mahasiswa baru di tiap PTN. Namun, diharapkan peluang siswa diterima di PTN di semua daerah dimanfaatkan siswa, terutama yang di daerah tersebut.

Kuota SNMPTN 2013—yang merupakan seleksi tanpa tes karena mengutamakan prestasi akademik dan non-akademik siswa selama di jenjang pendidikan menengah ini—sebanyak 150.000 kursi atau 50 persen dari total penerimaan mahasiswa baru PTN.

Dua tahun terakhir, SNMPTN jalur undangan tidak memenuhi kuota. Tahun 2012, sisa 4.928 kursi dari kuota 58.329 di 61 PTN. Adapun tahun 2011, tersisa 10.561 kursi dari total kuota 57.267 kursi di 58 PTN.

”Tahun ini kami berharap kuotanya terpenuhi,” kata Akhmaloka. (ELN/LUK)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau