SBY dan Anas bak Dua Sisi Mata Uang

UNGARAN, KOMPAS.com — Kisruh politik pascapengambilalihan wewenang Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) beberapa waktu lalu hanya bagaikan riak kecil di permukaan. Namun, di dalam tetap tenang dan mengalir.

Demikian ungkapan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Wibowo Agung, Rabu (13/2/2013) siang. Menurut Agung, tidak tepat menggunakan istilah penonaktifan atau pengambilalihan wewenang dalam upaya penyelamatan partai. Sebab, SBY dan Anas ibarat dua sisi keping mata uang yang tak bisa dipisahkan.

"Di dalam Majelis Tinggi partai ketuanya kan Pak SBY, wakilnya kan Pak Anas. Beliau itu ibarat dua sisi mata uang. Semuanya bersama-sama di bawah kendali Majelis Tinggi. Wewenang Pak Anas sebagai Ketua Umum justru diperluas di dalam Majelis Tinggi, tidak ada yang salah itu," kata Wibowo.

"Soal permintaan Pak SBY supaya Anas fokus menghadapi persoalan di KPK, semua hal kan memang harus dikerjakan fokus dan tuntas," sambungnya. "Dengan Pak SBY kami hormat, dengan Pak Anas kami loyal. Itu sikap kami," imbuh Agung lagi.

Sementara itu, legislator Demokrat Kabupaten Semarang, Gunung Imam, mengaku sangat mendukung langkah penyelamatan partai yang dilakukan SBY. Terutama terkait penerapan pakta integritas bagi semua pengurus dan legislator Demokrat, yang melahirkan rambu-rambu agar tak ada lagi yang melanggar aturan hukum atau partai.

Gunung berharap, pakta integritas ini bisa diterapkan kepada seluruh aparat yang memiliki kewenangan, termasuk di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Dan pakta intregritas Partai Demokrat saat ini saya berharap akan menjadi contoh atau aturan bagi seluruh aparat penyelenggara negara, ataupun seluruh partai politik untuk mencegah tindakan korup," kata Gunung.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Jumat (8/2/2013) malam, SBY menyatakan mengambil alih kepemimpinan partai tersebut. SBY juga meminta agar Anas fokus pada kasus hukum yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara Anas Urbaningrum menilai tak tepat kata "nonaktif" digunakan untuk menggambarkan kondisinya saat ini. "Bukan dinonaktifkan sebagai ketua umum, tidak ada penonaktifan," ujar Anas di kediamannya di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Sabtu (9/2/2013) pagi.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Kemelut Demokrat