Bisa Ada Kejutan di Rapimnas Demokrat

Kompas.com - 17/02/2013, 01:56 WIB

 

 

 

Jakarta, Kompas - Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat yang digelar Minggu (17/2) ini, di Jakarta, menarik perhatian karena diperkirakan akan dihadiri ketua umum partai tersebut, Anas Urbaningrum. Seorang pengamat mengatakan, rapimnas ini seperti ”air tenang menghanyutkan”.

Salah satu hal yang menjadi perhatian para pengamat politik di Indonesia saat ini, yakni apakah Anas Urbaningrum akan dilengserkan dari jabatan ketua umum atau tidak.

 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dalam sebuah diskusi bertema ”Tsunami Demokrat”, yang diselenggarakan Sindo Radio, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan menghadiri rapat pimpinan nasional (rapimnas) tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan pengarahan di rapimnas. ”Yang membuka Pak Anas. Pak SBY juga datang untuk memberikan pengarahan,” ucap Saan.

Saan mengatakan, Rapimnas Partai Demokrat yang dimulai hari ini didesain untuk penataan, pemulihan, dan penyelamatan partai. Rapimnas juga direncanakan menjadi langkah konsolidasi para kader Demokrat dan membahas pemahaman atas penandatanganan pakta integritas.

Saan menjamin tidak akan terjadi walk out dan boikot di rapimnas karena tidak setuju dengan langkah penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Silakan keluar

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anggota majelis tinggi, Max Sopacua, menyatakan, rapimnas diselenggarakan oleh majelis tinggi sehingga undangan rapimnas ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Anas tidak menandatangani undangan karena urusan internal Partai Demokrat sudah dipegang oleh majelis tinggi.

Jika ada peserta rapimnas yang sengaja tidak hadir, menurut Max, ada kebijakan yang harus ditaati. ”Salah satu dari delapan keputusan majelis tinggi yang ditetapkan pada 8 Februari lalu adalah bagi yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat yang turun saat ini dan atau yang tidak suka terhadap kebijakan dan penyelamatan Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi dipersilakan keluar dari Partai Demokrat,” ucap Max.

Tidak ada KLB

Tri Dianto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Cilacap, Jawa Tengah, meyakini, rapimnas tidak akan berubah menjadi kongres luar biasa (KLB) untuk menggusur Anas Urbaningrum. Pasalnya, tidak ada dasar untuk diadakannya KLB karena saat ini Anas tidak menjadi tersangka atau terjerat kasus hukum.

Irfan Gani, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, juga meyakini, KLB tidak akan terjadi karena harga yang harus dibayar oleh Partai Demokrat akan amat mahal.

 

Ramadhan Pohan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat optimistis semua yang diundang akan hadir di rapimnas. Apalagi, selain maksudnya baik, acara itu juga diselenggarakan majelis tinggi.

Anas Urbaningrum, kemarin, menyatakan akan hadir di rapimnas ini.

Pengamat politik dari Indo Barometer, M Qodari, mengatakan tidak kaget dengan keputusan Anas dan para pengikutnya untuk menghadiri rapimnas. Langkah itu sesuai dengan langgam politik Yudhoyono.

Anas juga membutuhkan hadir di rapimnas untuk mengetahui suasana dan arah selanjutnya dari rapimnas. ”Ibarat permainan bola, untuk tahu ke mana arah bola ditendang, pemain harus hadir di lapangan,” tutur Qodari.

Saat ini setidaknya ada dua kemungkinan arah rapimnas. Pertama, ke konsolidasi. Kedua, ke arah KLB untuk mengganti Anas dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ”Saya yakin, Anas sudah menyiapkan sejumlah langkah jika rapimnas dibawa ke KLB,” kata Qodari.

Jika Anas diganti tanpa melalui KLB, berarti melanggar AD/ART partai. Jika dibawa ke ranah hukum, kemungkinan besar Anas akan menang. Namun, jika KLB digelar, dukungan untuk Anas diduga masih kuat. ”Inilah buah simalakama yang sedang dihadapi Yudhoyono,” tutur Qodari.

Pakar tata negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, mengatakan, rapimnas diyakini akan diselingi oleh manuver para loyalis Anas. Menurut dia, saat ini di Demokrat ada dua matahari kembar, yakni SBY dan Anas.

Sementara itu, pengamat politik The Indonesian Institute, Hanta Yuda, mengatakan, rapimnas menjadi momentum strategis bagi setiap kader Demokrat. Setiap faksi di Demokrat mempunyai agenda tersendiri, baik yang ingin menyelesaikan masalah dengan pergantian ketua umum maupun pihak yang mempertahankan posisinya.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, di tengah panasnya konflik internal, ”bara api” di dalam Partai Demokrat justru tidak dipadamkan, tetapi makin dikobarkan oleh para tokoh Partai Demokrat. Mereka malah masuk dalam turbulensi yang mereka buat sendiri.

Penggusuran Anas

Menurut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Fajroel Rachman, rapimnas ini akan berujung pada penggusuran Anas. ”Mungkin tidak ada KLB, tapi suara aklamasi dari semua cabang mereka bisa saja menginginkan ketua umum yang baru, jadi tidak perlu ada KLB. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa saja karena pengambilalihan tugas fungsional ketua umum oleh majelis tinggi yang tidak ada dalam AD/ART pun bisa dilakukan,” kata Fajroel.

 

Pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ari Dwipayana, kemarin, mengatakan, rapimnas ini diprediksi tidak akan memperlihatkan riak ketegangan. Namun, pertarungan internal akan mengetat di tingkat kepengurusan daerah, terutama menjelang tahap pengajuan calon anggota legislatif.

Ari Dwipayana menyebut Rapimnas Partai Demokrat ini ibarat ”air tenang menghanyutkan”. Tidak akan terjadi ketegangan berarti karena pengurus daerah cenderung akan bersikap pragmatis. ”Dalam arti ikut arus arahan majelis tinggi,” ungkap Ari.

Namun, menurut Ari, pertarungan sesungguhnya akan terjadi di level pengurus daerah. Kepemimpinan elite daerah yang pro-Anas akan ditantang legitimasinya oleh penentangnya dengan memanfaatkan momentum pengambilalihan partai oleh majelis tinggi. ”Para penantang akan semakin kuat manuvernya menjelang penetapan daftar caleg,” prediksi Ari.

Rapimnas ini akan digelar mulai pukul 13.00. Diperkirakan, rapimnas dihadiri sekitar 850 orang. Mereka berasal dari unsur pengurus harian dewan pimpinan pusat, ketua dewan pimpinan daerah dan DPC, anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR, serta dewan pembina dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat.  (DIK/K11/LOK/ONG/NWO)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau