Siska merupakan satu dari 500 warga eks kawasan genangan Waduk Pluit yang direlokasi ke Rusun Marunda atas ajakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.
Di tempat tinggal mereka yang baru ini telah tersedia televisi layar datar, kulkas, ranjang, meja, dan alat masak. Yang pasti, mereka juga terbebas dari bayang-bayang banjir dan penggusuran yang kerap menghantui.
Tiga pekan sebelumnya, ia dan keluarga terlunta-lunta dan berpindah lokasi pengungsian ketika banjir 1,5 meter menggenangi pondokannya.
”Nyaman tinggal di sini. Lingkungannya bersih. Kami pun tidak lagi sulit mencari air bersih. Semuanya ada, tersedia. Bahkan, kami masih belum perlu masak. Makanan masih disediakan di dapur umum sementara,” ujar Siska, Jumat (15/2), di Marunda.
Awalnya, mereka enggan direlokasi ke rumah susun itu dengan alasan jauh dari tempat kerja mereka di Muara Baru. Ketiadaan fasilitas layanan kesehatan, transportasi, dan sekolah juga sempat membuat mereka kian ragu.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjawab keraguan itu dengan memenuhi segala kebutuhan warga. Untuk transportasi, misalnya, disiapkan dua bus antar- jemput yang juga digratiskan selama dua bulan. Bus ini beroperasi lima kali sehari dari Marunda ke Muara Baru sejauh 28 kilometer.
Sejak akhir pekan lalu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga membuka layanan kapal cepat dari Marunda ke Muara Baru. Layanan angkutan yang menjadi rintisan waterways alias transportasi air di DKI Jakarta ini juga digratiskan di awal pengoperasiannya. Dengan moda ini, mobilitas warga menjadi lebih cepat. Jarak Marunda-Muara Baru bisa ditempuh dalam setengah jam, sedangkan waktu tempuh jalur darat 2 jam.
”Sungguh tidak menyangka. Sepanjang saya hidup, belum pernah betul-betul diperhatikan pemerintah seperti ini,” kata Nanda (48), warga eks Muara Baru, terharu karena merasa diistimewakan Pemprov DKI Jakarta.
Di rusun ini telah berdiri pula unit puskesmas, lengkap dengan ambulans dan dokternya. Ada juga fasilitas pendidikan anak usia dini dan akan diisi pula dengan kegiatan pelatihan keterampilan bagi warga.
Dua bulan pertama, warga korban banjir Waduk Pluit yang direlokasi ke rusun itu masih dibebaskan dari biaya sewa. Setelah itu, mereka dikenai tarif subsidi Rp 156.000-Rp 234.000 per bulan, tergantung di lantai berapa letak kamar mereka.
Tak heran, Hanifah (45), warga lain, mulai kerasan tinggal di rusun itu. Ia pun telah menatap masa depan dan memindahkan anaknya dari SDN Penjaringan 5 ke SDN Marunda 2 di Cilincing. Dia merasa kehidupan mereka menjadi terangkat.
”Seperti naik kelas. Di sini, kami tidak lagi terlihat seperti orang susah. Isi perabotnya sama semua. Seperti tinggal di kontrakan elite,” seloroh Halija (42), warga Rusun Marunda.
Saat ditanya mengapa Pemprov DKI Jakarta terkesan memanjakan warga eks penghuni kawasan kumuh di Waduk Pluit itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menunjukkan keberpihakannya yang tegas kepada rakyat. ”Mereka ini, kan, golongan yang tertinggal jauh (dari pembangunan). Untuk itu, harus ada perlakuan khusus agar tidak kian tertinggal di belakang,” ujarnya.
Dengan kebijakan khusus itu, lambat laun, rusun yang dulu sepi itu kini mendadak ramai. Salah satu titik keramaian itu adalah festival jajanan kuliner di Blok 7 Rusun Marunda. Ini merupakan semacam kantin tempat penghuni rusun berdagang berbagai macam kuliner.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Daerah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Jati Waluyo, selaku pengelola Rusun Marunda, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan bantuan modal usaha bagi warga korban banjir eks Muara Baru.
”Kami merancang program UKM dan bantuan modal bergulir untuk mereka,” ujar Jati.
Kini, Rusun Marunda mendadak menjadi ”magnet” kaum urban di DKI Jakarta. Warga dari berbagai wilayah, bukan hanya dari Muara Baru, berduyun-duyun mendatangi rusun yang terletak di ujung timur laut Jakarta itu.
Dari 1.400 unit rusun di Marunda yang masih tersedia, jumlah pendaftarnya mencapai 1.717 orang sehingga harus diseleksi ketat agar tidak disalahgunakan orang-orang tak berhak.
Belajar dari pengalaman di Rusunawa Marunda, Jokowi bertekad merehabilitasi dan mengoptimalkan semua rusun yang mangkrak di DKI Jakarta.
”Milik pemda atau Kementerian Perumahan Rakyat akan kami perbaiki, hingga dua tahun ke depan bisa diisi warga dengan prioritas korban banjir, tidak mampu, atau yang tinggal di daerah kumuh. Itu, kan, pakai duit negara. Janganlah kita biarkan mubazir,” ujarnya.
Jokowi optimistis, dengan pendekatan dan kebijakan tepat, rusun bisa menjadi salah satu solusi mengatasi banjir. Warga pun hidup layak, bermartabat.