KPK Ngebut Siapkan Berkas Tersangka Gubernur Riau

PEKANBARU, KOMPAS.com- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tiga hari terakhir terus melakukan pemeriksaan terhadap puluhan orang saksi untuk tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Rusli ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam tuduhan suap revisi Perda Riau pembangunan arena untuk PON Riau 2012 dan penerbitan izin hutan tanaman industri di areal hutan alam.

Hari Rabu (20/2/2013) ini, penyidik KPK menghadirkan 10 orang saksi yang diperiksa di Gedung Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru. Mereka antara lain mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau Asral Rahman yang sedang menjalani hukuman lima tahun penjara dalam kasus penerbitan izin HTI, yang saat ini disangkakan kepada Rusli.

Selain Asral, nampak Lukman Jaafar, abang kandung mantan Bupati Pelalawan Asmun Jaafar yang dihukum 11 tahun penjara dalam kasus sejenis, yakni izin HTI di hutan alam. "Saya diperiksa sebagai saksi dalam kasus kehutanan tahun 2003 menyangkut perusahaan saya, PT Bhakti Praja Mulya mendapat RKT (rencana kerja tahunan) untuk keperluan HTI," kata Lukman.

Pada tahun 2003, Rusli Zainal disebut-sebut terlibat dalam penerbitan RKT pada hutan alam. Bukan hanya memberi rekomendasi, Rusli dikabarkan ikut secara langsung menandatangani RKT itu.

Dalam kasus suap PON, KPK meminta kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas yang saat ini sedang menunggu proses pembacaan tuntutan di PN Pekanbaru.

Sebelumnya, KPK telah menghadirkan beberapa anggota DPRD Riau, seperti Ketua DPRD Riau Johar Firdaus.

Dugaan keterlibatan Rusli Zainal dalam kasus suap PON menyangkut dua hal. Pertama, menerima uang suap Rp 500 juta dari konsorsium tiga BUMN yang membangun arena PON. Kedua, Rusli menyetujui pemberian suap kepada anggota DPRD Riau untuk memuluskan revisi Perda No 6/2010 dan Perda No 5/2008 tentang arena PON.

Menurut penyidik KPK, pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk Rusli Zainal akan diselesaikan dalam waktu tiga pekan ke depan. Penyidik akan memanggil sejumlah saksi lain, termasuk perusahaan besar HTI di Riau yang diduga mengetahui sepak terjang sang gubernur.