Klik Saja Info APBD, Warga Bisa Ikut Awasi
Partisipasi warga Jakarta dalam pengawasan pemerintahan diharapkan semakin besar. Sesuai janjinya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2013 di situs resmi www.jakarta.go.id.
Gambaran anggaran muncul pada hari Kamis (28/2) di situs tersebut. Langkah ini mendapat apresiasi sejumlah pihak. Sayangnya dalam situs itu belum banyak memberikan gambaran komposisi anggaran publik dan operasional.
”Publikasi data anggaran itu bagus. Akan tetapi, itu hanya anggaran per dinas secara global, bukan alokasi berbentuk dokumen resmi seperti DPA (dokumen pelaksanaan anggaran),” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, Jumat (1/3), di Jakarta.
Dalam situs itu, Anda bisa mencari tulisan ”Info APBD Pemprov DKI Jakarta” lalu klik. Anda akan menjumpai halaman baru berjudul Informasi Belanja Langsung.
Di bagian kiri, berderet ke bawah, bidang-bidang yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kearsipan, dan pariwisata. Di sebelahnya terpampang diagram persentase belanja langsung tahun 2013.
Di bawahnya terdapat tabel berisi bidang, jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlibat, serta nominal dan persentase DPA.
Jika diklik satu per satu akan muncul nama SKPD berikut jumlah kegiatan sepanjang tahun ini. Klik lagi setiap SKPD, akan terlihat jabaran program kerja berikut kegiatan dan anggarannya.
Misalnya, untuk dinas pendidikan terdapat program pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (PAUD KB) dengan dana
Contoh lain, dinas pekerjaan umum dengan program pengendalian banjir. Kegiatan yang dilakukan berupa penyelesaian pompa Duri lanjutan dengan anggaran Rp 2,14 miliar.
Informasi yang dipublikasikan melalui situs itu memang tidak sampai detail. Tidak ada penjabaran tentang apa saja yang akan dibeli atau diadakan untuk suatu kegiatan dan rincian biayanya.
Padahal, Jokowi sebelumnya menjanjikan, sampai sedetail apa pun informasi tentang APBD akan dipasang di situs.
”Nanti buka situsnya. Sampai sedetail apa pun ada di situ. Ini bedanya, ada keterbukaan, transparansi. Riil. Bisa dibaca semua,” ujar Jokowi.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi, Rio Sambodo, mengatakan, APBD yang dipublikasikan melalui situs internet itu hanya bagian kecil.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada masalah teknis. Data dari setiap SKPD belum bisa disatukan. Dia menjanjikan pekan depan persoalan ini bisa diselesaikan. Menurut dia, semua persoalan bisa diselesaikan sejauh ada kemauan. ”Saya minta bantuan ahli IT (teknologi informasi) turun,” katanya.
Kepala Bagian Humas Pemprov DKI Eko Hariadi mengakui tidak semua data anggaran dipublikasikan di website. ”Arahan pimpinan sementara masih itu.” ujarnya.
