Demokratis, Pemilihan Ketua Baru Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan ketua umum baru Partai Demokrat diyakini tetap dilakukan melalui mekanisme yang demokratis. Pasalnya, penunjukan atau aklamasi dalam menetapkan pengganti Anas Urbaningrum dianggap menyalahi etika politik.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie yakin, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memahami etika politik tersebut. ”Saya yakin Pak SBY mendengar suara grassroot, suara pemilik suara. Tidak menunjuk begitu saja,” kata Ketua DPR itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2013).

Marzuki berharap ketua umum dari kader partai. ”Partai ini dibangun sebagai partai kader dengan proses demokrasi yang sangat panjang sehingga tidak mungkin orang luar masuk menjadi ketua umum,” ujarnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ventje Rumangkang, Jumat, dari Singapura, berharap ketua umum berasal dari kader senior dan memiliki kredibilitas yang sangat baik.

Meskipun demikian, menurut Ventje, partai juga harus memberi kesempatan orang di luar partai menjadi ketua umum. ”Mungkin saja ada anak bangsa yang bisa membantu untuk membuat partai kembali solid sehingga siap menghadapi Pemilu 2014,” ucapnya.

Dia menilai Marzuki Alie dan Syarifuddin Hasan (anggota Dewan Pembina) layak menjadi ketua umum. Adapun tokoh dari luar partai yang layak memimpin Demokrat adalah Jenderal TNI AD Pramono Edhie dan Jenderal (Purn) Djoko Santoso.

Menanggapi hal itu, Marzuki hanya mengatakan menghargai suara-suara yang mendorongnya menjadi ketua umum.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan, Marzuki secara pribadi pernah mengatakan kepadanya bersedia menjadi ketua umum. Demokrat membutuhkan ketua umum yang menguasai lapangan dan dekat dengan kader di daerah. ”Pak Marzuki pernah jadi Sekjen Partai Demokrat. Jika sekarang diadakan kongres luar biasa (KLB), pandangan saya pribadi, yang paling dekat itu Pak Marzuki,” ujar Hayono.

Hingga Jumat kemarin, Partai Demokrat belum juga menetapkan jadwal pelaksanaan KLB. Namun, menurut rencana, Majelis Tinggi akan mengumpulkan pengurus dari 33 provinsi di kediaman Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu ini.

Sejumlah kader Partai Demokrat Sulawesi Utara berharap Yudhoyono menunjuk pelaksana tugas ketua umum. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret pembenahan internal partai menghadapi pemilu legislatif.

Tergantung Yudhoyono

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, berpendapat, Partai Demokrat sangat bergantung pada Yudhoyono. Akibatnya, segala sesuatu ditentukan Yudhoyono, dan siapa pun yang jadi ketua umum tetap kesulitan menjamin soliditas partai.

Menurut pengajar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, kemampuan Yudhoyono dalam mengelola konflik menjadi kunci penyelesaian masalah di Demokrat. (NTA/NWO/ATO/ZAL)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat