Lima Polisi Malaysia Tewas Disergap
JAKARTA, KOMPAS -
Sejak dua pekan lalu, lebih dari 100 pengikut Kesultanan Sulu, sebagian dari mereka bersenjata, menyeberang ke Lahad Datu, Sabah. Mereka mengklaim tanah leluhur mereka di Sabah sebagai wilayah Kesultanan Sulu di Filipina selatan.
Setelah batas waktu yang diberikan Pemerintah Malaysia habis, terjadi kontak senjata dengan pasukan elite polisi Malaysia. Dua polisi komando dan 12 penyusup tewas dalam insiden itu.
Setelah insiden itu, para penyusup melarikan diri dan terpecah ke tiga wilayah pantai di Sabah, hingga terjadi penyergapan terhadap polisi Malaysia di Semporna.
Polisi Malaysia didukung pasukan militer terus mengejar para penyusup atas perintah Perdana Menteri Najib Razak, yang dibenarkan Kepala Polisi Malaysia Ismail Omar. Namun, Ismail menolak menyebut Sabah dalam kondisi darurat.
Dia juga tak berkomentar terkait klaim pihak Kesultanan Sulu di Manila, yang menyebut berhasil menyandera empat polisi Malaysia. ”Saya tak mau berspekulasi Sabah sedang dalam krisis. Aparat telah kami kerahkan di tiga lokasi untuk merespons keadaan,” ujar Ismail dalam jumpa pers di Lahad Datu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyayangkan kontak senjata yang pecah sejak akhir pekan lalu di Sabah, Malaysia. Namun, Marty mengapresiasi upaya Pemerintah Filipina dan Malaysia untuk berkomunikasi dan mencoba menyelesaikan masalah secara damai.
Di Manila, pemimpin Kesultanan Sulu, Sultan Jamalul Kiram III (74), mengaku khawatir banyak pengikutnya marah atas tewasnya warga mereka di Lahad Datu. Dia dan salah seorang putrinya, Jacel, mencoba menenangkan warga meski menegaskan tak akan pernah mundur dari klaim mereka atas Sabah.
”Masalah itu terkait kehormatan, yang berada di atas segalanya, termasuk nyawa. Kami akan terus memperjuangkan kebenaran dan hak kami,” ujar Kiram.
Berdasarkan catatan sejarah, dua kesultanan di wilayah Sabah, yaitu Brunei dan Sulu, membuat kesepakatan tahun 1658. Kesultanan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah kepada Kesultanan Sulu atas jasa mereka membantu melawan pemberontak.
Pada tahun 1878, perusahaan Inggris, British North Borneo Company, menyewa wilayah itu pada Kesultanan Sulu. Dalam kontrak disebutkan, perusahaan itu membayar senilai 1.700 dollar Amerika Serikat selama beroperasi.
Masalah muncul saat Malaysia merdeka. Inggris menyerahkan wilayah Sabah karena menganggap uang sewa tersebut sebagai uang pembelian lahan. Padahal, menurut BBC, hingga kini Malaysia masih membayar uang sebesar 1.500 dollar AS per tahun kepada Kesultanan Sulu.
Menurut pengamat ASEAN dari LIPI, Ratna Shofi Inayati, sengketa wilayah Sabah antara Malaysia dan Filipina pernah terjadi sekitar tahun 1968.
Saat itu masalah dapat diredam, termasuk dengan permintaan Presiden Soeharto, yang meminta semua pihak menghentikan kekerasan dan bekerja sama membangun ekonomi dan kesejahteraan di kawasan.(AFP/AP/REUTERS/DWA)
