Jokowi-Basuki Diminta Tidak Ancam Rumah Sakit

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diminta tidak memberikan pernyataan yang bernada ancaman kepada pihak rumah sakit di Jakarta terkait pelayanan kesehatan kepada warga miskin. Pasalnya, pihak rumah sakit dinilai sudah sangat kewalahan menghadapi melonjaknya pasien pascaprogram Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Nova Riyanti Yusuf atau akrab disapa Noriyu di Jakarta, Senin (11/3/2013), menyikapi ancaman pencabutan izin RS yang menolak pasien.

Noriyu mengatakan, pernyataan bernada ancaman kontraproduktif. Fakta di lapangan, kata dia, dokter, perawat, dan bidan yang bekerja di Jakarta harus melayani pasien yang mencapai dua kali lipat daripada sebelum KJS berlaku sekitar empat bulan lalu. Padahal, tidak ada tambahan tenaga kesehatan baru.

Akan lebih arif, kata Noriyu, gubernur dan wakil gubernur memberi semangat dan pengertian kepada para tenaga kesehatan di Jakarta. Mengancam, kata dia, bisa menyebabkan turunnya moral dan semangat para tenaga kesehatan.

"Kalaupun ada oknum dokter yang bandel, mari kita serahkan kepada proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia," ujar dia.

Noriyu mengatakan, KJS memang program yang sangat populis. Namun, kata dia, perlu ada evaluasi terutama terkait sarana dan prasarana. Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi penolakan pasien lantaran tidak ada ruang perawatan yang kosong.

Selain itu, dokter spesialis kejiwaan itu berharap Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan pelayanan promotif dan preventif dibanding kuratif dan rehabilitatif. Nantinya, kata dia, perlu ada perubahan paradigma masyarakat dari "sakit" menjadi "sehat" seperti kalimat bijak "lebih baik mencegah daripada mengobati".

"Jokowi-Ahok adalah pasangan fenomenal, dan saya sangat bersyukur dapat menjadi warga beliau. Namun, perlu diingat bahwa setiap kebijakan Jokowi-Ahok juga perlu dikritik dan seluruh tindak-tanduk serta ucapan mereka juga harus diperhatikan. Tentu demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin," pungkas Noriyu.