Saan: Wacana Aklamasi Ketum Demokrat Bisa Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, rencana aklamasi Kongres Luar Biasa (KLB) yang selama ini diwacanakan bisa saja ditolak oleh para peserta kongres. Pasalnya, aturan penyaringan bursa calon Ketua Umum tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Itu (bursa caketum) tidak ada aturannya, mekanisme kongres akan ditetapkan dalam sebuah aturan atau tata tertib kongres yang akan dibuat saat itu," ujar Saan di Gedung Kompleks Parlemen, Kamis (14/3/2013).

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu juga mengatakan, tata tertib harus disepakati oleh para peserta kongres yang sebagian besar merupakan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. "Bisa saja rencana aklamasi itu ditolak," kata Saan.

Meski demikian, Saan mengungkapkan, rencana aklamasi dengan memilih calon yang dikeluarkan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja dilakukan selama mekanisme ini diterima DPD dan DPC.

"Jadi semuanya tergantung pada suara di DPD dan DPC," ujar Saan.

Saan merasa yakin bahwa SBY nantinya tidak akan membatasi jumlah calon yang maju dalam bursa KLB. Menjelang pelaksanaan KLB pada 30-31 Maret 2013 di Bali, bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat kian panas dengan munculnya sejumlah nama yang digadang menjadi pengganti Anas Urbaningrum. Dari kalangan internal nama yang disebut-sebut yakni Hadi Utomo (mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Marzuki Alie (Wakil Ketua Dewan Pembina), Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekjen), dan Ny Ani Yudhoyono. Sementara, dari kalangan eksternal yakni Djoko Suyanto (Menkopolhukam), Jenderal TNI Pramono Edhie (Kasad), dan Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan).

Menjelang KLB, sejumlah politisi Demokrat mendukung mekanisme pemilihan secara aklamasi. Dengan mekanisme ini, SBY akan menyaring semua calon dan kemudian dikeluarkan ke peserta kongres untuk dipilih.