Ingin Hemat, Basuki Ngotot Cari Sponsor Lelang Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan tetap memberikan kebebasan kepada perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) apabila ingin membantu membiayai proses pelaksanaan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan lurah dan camat. Hal itu diupayakan agar dapat menghemat pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013.

"Kami kurang berapa, kami cari saja. Banyaklah yang mau bantu, mau sampai berapa ratus juta. Kami bukan tidak punya uang, tapi tidak mau keluar uang gitu loh," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Biaya seleksi lelang jabatan itu, kata dia, masih dalam tahap penghitungan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. Basuki memprediksi untuk menseleksi sekitar Rp 40.000 hingga Rp 50.000 orang yang ingin menjadi camat dan lurah, dapat menghabiskan anggaran sekitar Rp 6 miliar-Rp 7 miliar. Anggaran itu, merupakan total apabila ditambah dengan jasa konsultan.

Basuki menginginkan ada tim konsultan untuk melakukan seleksi, sehingga proses lelang jabatan dapat berjalan transparan dan terbuka. Pria yang akrab disapa Ahok itu memberikan rincian perhitungannya.

"Tempat, komputer, snack kita punya. Untuk pelatihan konsultan, kami paling punya dana Rp 200 juta saja. Kalau dikurangi makan, tempat diklat, komputer, penginapan, paling tinggal Rp 2 miliar-Rp 3 miliar misalnya. Kami cari donatur yang mau bantu Rp 500 juta, sepuluh orang jadi donatur sudah Rp 5 miliar," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Langkah Basuki untuk menggandeng pihak swasta membantu membiayai lelang jabatan, dipertanyakan DPRD DKI. Hal itu menyebabkan lelang jabatan menjadi sarat konflik kepentingan. Namun, Basuki tak mengindahkan imbauan dari DPRD DKI.

"DPRD persoalkan ya, kalau selama kami tidak pakai uang APBD. Dulu mereka juga persoalkan pajak online, e-ticketing, tapi jalan saja. Hehehe," ujarnya.

Pemprov DKI akan segera melaksanakan sistem lelang jabatan atau yang kini dikenal dengan sebutan seleksi dan promosi jabatan terbuka. Sebagai uji coba, lelang jabatan akan disasar untuk jabatan lurah dan camat. Pemprov DKI pun akan memulai pendaftaran sistem lelang jabatan pada awal April ini. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI sejumlah 44.970 orang.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses lelang jabatan ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III B, tertinggi III D, dan memiliki eselon IV A.

Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III D dan tertinggi IV B dengan minimum pendidikan sarjana S-1. Selain itu, lurah dan camat yang saat ini masih aktif menjabat juga diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI