MRT Segera Direalisasikan
”Saya ingin semuanya dipercepat. Saya minta kerjanya semua dipercepat. Kami targetkan dalam satu bulan ini sudah dimulai pembangunan fisik,” kata Jokowi.
Pesan itu telah disampaikan Jokowi sebelumnya kepada direksi PT MRT Jakarta yang baru ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa, Jumat sore. RUPS memutuskan Dono Boestami, yang sebelumnya menjabat Chief Financial Officer Indonesia Infrastructure Finance, sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta.
Selain Dono, RUPS juga menetapkan M Nasir sebagai Direktur Konstruksi PT MRT menggantikan Wisnu Subagyo Yusuf, Albert Farah sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT menggantikan Rachmadi, dan Tuhyat menjadi Direktur Keuangan PT MRT menggantikan Erlan Hidayat.
Dono, menurut Jokowi, telah melalui uji kelayakan dan kepatutan sebelum ditunjuk menjadi dirut. ”Dinilai sudah bagus. Saya juga sudah ketemu (Dono). Dari sisi jaringan, beliau ada. Dari sisi kapasitas, terutama pengelolaan keuangan, beliau punya rekam jejak bagus. Ini terkait uang yang tidak sedikit, Rp 39 triliun. Karena itu, saya minta hati-hati.”
Perombakan total seluruh jajaran manajemen dengan yang baru agar bisa bekerja sama dan segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
”Kalau disisakan, nanti ada apa-apa. Jangan sampai direksi dilihat bawahannya tidak rukun. Bawahan harus melihat ke atas itu satu,” kata Jokowi.
Menanggapi dinamika dalam PT MRT, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas mengatakan, terlambatnya pembangunan MRT karena faktor pengambil kebijakan. ”Keterlambatan itu bukan pada PT MRT, tetapi pada Pemerintah Provinsi DKI. MRT hanya pemborong yang bekerja berdasarkan pemilik proyek, yaitu Pemprov DKI.”
Dia mencontohkan, semasa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo, pembebasan lahan untuk MRT belum selesai. Selain itu, desain MRT juga diprotes oleh warga dan belum jelas penyelesaiannya. Pemilihan desain juga menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
Kuncinya ada di Pemprov untuk menyelesaikan soal desain, apakah tetap ada MRT layang atau tidak. Urusan pembagian beban investasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat pun belum hitam di atas putih.
”Itu penting karena nantinya terkait soal subsidi tarif. Kalau persoalan-persoalan itu tidak segera dijawab, bagaimana PT MRT bisa melangkah dalam satu
Darmaningtyas malah menagih janji Jokowi untuk membentuk tim evaluasi tentang MRT. Janji itu dilontarkan Jokowi
Setelah tim evaluasi dibentuk, hasil temuan tim menjadi dasar untuk melanjutkan proyek MRT. ”Saya khawatir beban sosial di kemudian hari akan besar,” katanya.
