Survei LSN, Elektabilitas PDI-P Teratas

Kompas.com - 24/03/2013, 14:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapat perolehan suara terbanyak yakni 20,5 persen jika pemilu dilaksanakan saat ini. Demikian hasil survei Lembaga Survei Nasional yang dirilis di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (24/3/2013).

"Untuk kasus PDI Perjuangan, konsistensi partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil merupakan faktor internal paling menonjol," terang Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry.

Dia menjelaskan, PDI-P dipersepsikan publik sebagai partai yang konsiten membela kepentingan rakyat kecil. Selain itu, faktor lain yang membuat elektabilitas naik adalah sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Hasil survei menunjukkan adanya "Jokowi effect" untuk PDI-P.

"Sebanyak 9,5 pesen mengaku memilih PDI-P karena tertarik pada figur Jokowi. Sementara 'faktor Megawati' hanya dijadikan alasan sebanyak 7,1 persen," terangnya. Menurutnya, PDI-P juga telah menemukan ikon baru yang dapat menggairahkan semangat kader lainnya dengan kehadiran Jokowi.

Kemudian, hasil survei menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua yakni 19,2 persen. Hasil ini menurun jika dibanding hasil survei lain beberapa waktu lalu yang selalu menempatkan Golkar di posisi teratas. Setelah Golkar adalah Gerindra dengan 11,9 persen pemilih.

Posisi keempat ditempati Partai Hanura dengan 6,2 persen, disusul Partai Nasdem sebesar 5,3 persen, PKS 4,6 persen, dan Partai Demokrat 4,3 pesen. Sedangkan posisi lima terbawah adalah PAN yang mengantongi 4,1 suara, PKB 4,1 suara, PPP dipilih 3,4 suara, PBB 0,4 suara, dan PKPI 0,2.

LSN memasukkan nama PKPI meski Komisi Pemilihan Umum belum memberikan keputusan untuk meloloskan partai tersebut sebagai peserta pemilu 2014. Kemudian, sebanyak 14,8 persen tidak tahu dan tidak memilih.

Hasil survei juga merilis persepsi masyarakat tentang partai politik. Untuk Partai yang dinilai paling bersih yaitu Partai Hanura dengan 13,5 persen, PDI-Perjuangan sebanyak 9,2 persen, dan Partai Gerindra 8,5 persen. Sementara, partai yang dinilai paling korup didominasi oleh Partai Demokrat sebesar 70,4 persen, Partai Golkar 5,7 persen, dan PKS sebesar 4,4 persen.

Kemudian partai yang dinilai mengusung perubahan yaitu Partai Nasdem meraih 14,3 persen, PDI-P sebanyak 13,8 persen, dan Partai Golkar mengantongi suara 13,2 persen.

Survei LSN ini dilakukan pada 1-15 Maret 2013 di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Survei berdasarkan suara 1.230 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dan memberikan kuisioner dengan margin of error sebesar 2,8 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau