Rusun Waduk Pluit Jadi Incaran
JAKARTA, KOMPAS -
Tanpa pengaturan yang adil dan terbuka, 400 unit siap huni Rusun Waduk Pluit bakal menjadi rebutan dan memicu perseteruan warga. Apalagi, jumlahnya tak sebanding dengan warga sasaran penertiban yang diperkirakan lebih dari 9.000 keluarga.
Hari Minggu (31/3), sejumlah unit telah dihuni warga, antara lain di menara 1, 2, dan 4. Mereka menutup jendela depan dan belakang dengan gorden serta membuat sambungan listrik.
Beberapa penghuni mengaku tinggal di Rusun Waduk Pluit sejak banjir melanda kawasan itu pertengahan Januari 2013. Mereka tak kembali karena alasan hunian sebelumnya roboh atau rapuh akibat banjir.
Padahal, pengelola belum resmi mengisi rusun itu. Bahkan, empat menara rusun baru rampung dibangun.
Saurip (60), warga Muara Baru, RT 019 RW 017, Penjaringan, mengatakan, Rusun Waduk Pluit ideal sebagai tempat relokasi penghuni waduk yang tergusur proyek normalisasi. Lokasinya dekat dengan hunian sebelumnya sehingga warga tak perlu pindah kerja atau sekolah.
”Saya setiap hari mengojek sepeda di pasar ikan Muara Angke dan Muara Baru yang hanya belasan menit dari sini. Terlalu jauh jika pindah ke Marunda atau Pulo Gebang. Keluarga berharap bisa tinggal di sini,” ujarnya.
Sejumlah warga bolak-balik mendatangi aparat pemerintah kelurahan atau kecamatan untuk menanyakan pengundian Rusun Waduk Pluit. Selain dekat dengan lokasi kerja dan sekolah, mereka juga berharap bisa tinggal di tempat yang lebih layak.
Sebagian warga membangun sendiri hunian di area genangan Waduk Pluit yang sebenarnya terlarang. Sebagian adalah penyewa yang mengontrak kamar atau rumah seharga Rp 250.000- Rp 500.000 per bulan.
Kondisi itu membuat kapasitas tampung Waduk Pluit berkurang dari desainnya 6-8 juta meter kubik menjadi 1-2 juta meter kubik. Keberadaan hunian di atas area genangan juga mempercepat sedimentasi.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengatakan, Rusun Waduk Pluit akan diprioritaskan bagi warga korban banjir dan penghuni area genangan waduk. Namun, pemerintah daerah akan mengundi agar penghuniannya adil.
”Warga yang saat ini menghuni akan didata lagi. Yang jelas, penghuni lingkaran waduk di Penjaringan dan Pluit menjadi prioritas. Jumlah unit yang ada jelas belum cukup untuk menampung warga pindahan. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rusun baru,” kata Bambang.
Ia menambahkan, Pemprov DKI berencana membangun 200 menara setiap tahun. Unit-unitnya diperuntukkan pemilik KTP DKI Jakarta. Keberadaannya diharapkan mendukung penataan kota dan memberi hunian yang lebih layak bagi warga.
Kepala Unit Pengelola Teknis Rusun Wilayah I Jakarta Utara Jati Waluyo mengatakan, pihaknya tengah memperbaiki sebagian unit Rusun Marunda yang rusak. Ia berharap seluruh rumah yang mencapai 2.600 unit bisa segera terisi.
Khusus untuk Rusun Waduk Pluit, kata Jati, pihaknya melibatkan aparat kelurahan, kecamatan, dan kota untuk pengisiannya. Peminatnya jauh lebih tinggi dari unit yang ada. Karena itu, proses pengisian akan dilakukan secara adil dan terbuka agar tidak timbul masalah.
