Jika Tak Bisa Awasi, Hapus Saja BBM Subsidi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com — Pembatasan dan pengaturan jadwal pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tidak akan banyak mengurangi antrean panjang kendaraan di SPBU.

Harus ada langkah terobosan, misalnya menghapus BBM subsidi. Meski terdengar kejam, tapi itu bisa dicoba pemerintah yang selalu gagal mengawasi penyalahgunaan BBM subsidi.

Rachmad Subiyanto, warga Batakan, Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, mengusulkan agar BBM subsidi dihapuskan saja.

"Kalau mau adil, hapuskan BBM subsidi yang bikin ribet itu. BBM ya BBM, yang harganya sama. Subsidinya dipakai saja untuk perbaikan infrastruktur jalan, sekolah rakyat, atau untuk program ke masyarakat berpenghasilan rendah," katanya, Rabu (3/4/2013).

Sifura Yuli Astuti, warga Perumahan Pesona Mediterania, Balikpapan Baru, Balikpapan Utara, juga berpendapat senada.

"Tidak usah ada BBM subsidi, toh sebagian yang menikmati juga pemilik mobil-mobil mewah. Kalau pemerintah tetap mau menerapkan BBM subsidi, ya sediakan badan pengawasnya dan petugas di SPBU yang diberi wewenang menindak langsung pelanggaran," kata ibu dua anak ini.

Antrean panjang kendaraan mendapat BBM subsidi, terutama solar, menjadi pemandangan sehari-hari di SPBU-SPBU di Balikpapan, terutama sejak dua tahun terakhir.