Siswa Tersandung Hukum Bisa Ikut UN, Dijamin!

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menjamin siswa SMA dan SMK sederajat yang tersangkut masalah hukum dan sedang mengandung, dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). UN itu rencananya akan dilaksanakan mulai 15 April hingga 18 April 2013.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, UN bisa terlaksana atas dasar niat peserta didik. "Dengan catatan atas niat dan kemauan sang siswa, mau di lokasi situ atau mau susulan. Pilihan semua ada di dia dan kita akan memberi fasilitas dan layanan," kata Taufik, seusai pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 16 Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2013).

Ia berjanji Disdik DKI akan langsung mendatangi siswa yang akan mengikuti UN walaupun berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Selain LP, Disdik DKI juga akan mendatangi siswa yang sedang dirawat di rumah sakit atau mendatangi lokasi yang sulit ditempuh karena siswa itu sakit.

"Kalau ada siswa yang ada di tahanan kepolisian kita datangi, begitu juga untuk siswa yang ada di LP dan dirawat di RS akan kita datangi. Tapi kalau mereka ingin ikut susulan, juga akan kita layani," kata mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu.

Ia mengakui, saat ini, memang ada siswa yang sedang menjalani proses hukum dan juga harus mengikuti UN. Namun, Taufik enggan menjelaskan lebih lanjut data jumlah siswa yang sedang tersandung proses hukum tersebut.

Walaupun misalnya, siswa yang sedang bermasalah itu jumlahnya mencapai ratusan, Disdik DKI menjamin tidak akan melarang dan membatasi hak siswa untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan fasilitas UN.

UN untuk tingkat SMA dan SMK akan digelar selama empat hari dari 15-18 April. Sementara kelulusan diumumkan pada 24 Mei 2013. Di seluruh wilayah DKI, ada 127.000 siswa peserta UN yang berasal dari 1.079 sekolah, yaitu 499 SMA dan 580 SMK.

Pada tahun lalu, tingkat kelulusan untuk SMA/MA mencapai 99,65 persen atau sebanyak 54.276 siswa dinyatakan lulus dari jumlah peserta sebanyak 54.466 siswa.