Tentang "Amok"

Oleh Budiarto Shambazy

Mari mendudukkan perkara penyerbuan ”oknum-oknum” Kopassus ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan. Janganlah cuma melihat apa yang tampak di permukaan saja.

Kata ”oknum” bertanda kutip karena kita sudah lama enggan bertanggung jawab dan gemar pengambinghitaman. Menuding orang sebagai ”oknum” ibarat menyingkirkan penderita lepra.

Seorang atau lebih dari satu personel institusi apa pun, termasuk TNI-Polri, disebut ”oknum” jika dianggap mencemari nama baik korps. Padahal, mereka mungkin cuma ikut perintah saja.

Seperti biasa, prajurit selalu dikorbankan. Itu mungkin yang sedang dialami para prajurit Kopassus penyerbu LP Cebongan.

Tentu berbeda dengan panglima atau komandan di negeri ini yang sejak dulu tidak pernah salah. Tiap kali ada kerusuhan atau kekerasan, panglima atau komandan biasanya selamat.

Kalaupun ada panglima atau komandan yang keliru, mereka paling dicopot dari jabatannya atau dimutasi. Tak sedikit pula yang ”didubeskan”.

Coba kalau ada orang lain yang dianggap ”telah mencemari nama baik korps”. Misalnya, Anda ceroboh ramai-ramai menggebuki seorang ”anggota” yang makan di warung, tapi tak mau bayar.

Ini pasti jadi urusan gawat! Anda harus siaga 24 jam karena kalau tidak kampung Anda diserbu.

Nah, itulah kira-kira yang terjadi di Cebongan: nama baik Kopassus dicemari empat korban yang katanya ”preman”. Lagi-lagi kata ”preman” bertanda kutip karena semua masih simpang siur.

Apalagi penyerangan LP Cebongan mulai menyerempet isu SARA, seolah profesi preman monopoli etnis tertentu. Yogyakarta harus tetap jadi melting pot yang damai bagi semua etnis.

Nah, mereka yang disebut ”preman” itu dibekuk polisi dengan tuduhan membunuh seorang prajurit Kopassus. Ini bukan urusan pelanggaran HAM, melainkan urusan kriminal biasa saja.

Dan, pembunuhan itu terjadi di sebuah kafe. Ini tempat untuk orang mau rileks dan agak tak biasa untuk urusan pencemaran nama baik.

Apa yang terjadi di kafe bisa ditelusuri sampai tuntas lewat kesaksian ataupun rekaman CCTV. Karena itu, perlu dibentuk tim independen supaya laporan tak terkontaminasi kepentingan tertentu.

Penyerbuan itu mengandung elemen suspense ala film Hollywood. Penyerbuan berlangsung senyap, yang jelas berbeda 180 derajat dengan Densus 88 yang memberondong teroris tanpa henti.

Wajar banyak yang kagum mengingat Kopassus memang andal. Asal tahu, Kopassus pernah menduduki peringkat ketiga pasukan khusus terbaik di dunia setelah pasukan khusus Inggris dan Israel.

Saya ingat saat Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Satuan baret merah ini menjadi idola demonstrasi pelajar dan mahasiswa tahun 1966-1967.

Lalu, siapa yang bisa lupa dengan sukses Operasi Woyla? Pendek kata, banyak operasi yang membuat mereka menjadi legendaris.

Namun, ada pula yang merasa ngeri setelah menyaksikan penyerbuan ke LP Cebongan. Dalam pepatah bahasa Inggris, ”It can happen to anyone, anywhere, at anytime”.

Penyerbuan ke LP Cebongan dijadikan momen untuk menumpas premanisme. Betul, premanisme merupakan masalah sosial bermultidimensional yang perlu penanganan komprehensif.

Oleh sebab itu, kampanye pembasmian preman berlangsung marak di Yogyakarta. Semestinya kampanye ini juga ditularkan ke kota-kota lain.

Salah satu slogan kampanye berbunyi, ”Mendukung TNI-Polri Menumpas Premanisme”. Menurut Reformasi TNI-Polri 1999 tugas TNI untuk pertahanan, Polri untuk keamanan.

Namun, yang menjadi masalah, premanisme sering kali melekat atau menempel dengan kekuasaan. Bukan cerita baru preman justru dilindungi ”oknum-oknum” TNI dan Polri.

Bahkan, pejabat pusat dan daerah, para pengusaha, sampai partai politik punya preman pula. Premanisme bukan saja berlangsung di jalan-jalan, melainkan juga sampai ke gedung-gedung mewah.

Premanisme bukan dijalani oleh mereka yang mengandalkan otot dan senjata saja. Ada preman berkerah putih dan berkerah merah, ada preman berdasi, ada preman bersorban.

Simpati masyarakat terhadap Kopassus merupakan pelampiasan frustrasi sosial terhadap premanisme. Ini keliru karena bukan tugas Kopassus. Janganlah pasukan elite kita mengurusi preman.

Dan, premanisme bukan problem baru yang sudah berurat akar sejak masa kolonialisme. Akar premanisme bersumber dari kultur ”jago” yang menghinggapi begitu banyak etnis kita.

Budaya jago inilah yang membenarkan kekerasan. Menurut studi yang dilakukan penjajah Portugis dan Belanda, budaya jago ini yang melahirkan perilaku ”amok”.

”Amok” berasal dari kata ”ngamuk”, fenomena yang tak dikenal di belahan dunia mana pun. Makanya, dalam bahasa Inggris disebut dengan ”to run amok” atau ”to run amuck”.

”Amok” diawali oleh rasa frustrasi individual yang dengan cepat menular kepada kelompoknya. Penyebabnya adalah rasa kecewa amat sangat karena merasa harga diri mereka dilecehkan.

Lalu, kekecewaan itu diujudkan lewat kekerasan pada tingkat yang ekstrem, yang bersifat histeria massal. Dan, ”amok” selalu melibatkan senjata dan tindakan-tindakan fisik mirip orang ”kesurupan”.

Mereka terhina dan kalah dan, celakanya, kehinaan dan kekalahan itu cuma bisa dikompensasi lewat pengeroyokan atau penyerbuan. Itulah yang sering terjadi di negeri kita akhir-akhir ini.

”Amok” tak kompatibel dengan demokrasi, yang terjadi di LP Cebongan tak terkecuali. Mungkin saya, Anda, atau personel Kopassus masih terjangkit ”amok” dalam skala berbeda.

Kita ”amok” karena di negeri ini terlalu banyak yang merasa kebal hukum. Sayangnya ”amok” pun tetap belum menyelesaikan masalah.