Bumi Cendrawasih mulai menggeliat dalam pembangunan, bukan lagi sebagai obyek terakhir, namun justru menjadi prioritas. Setidaknya itulah komitmen dari Presiden RI Joko Widodo untuk memajukan Papua, terutama dalam hal infrastruktur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah RI akan mulai membangun kereta api di Papua pada awal tahun 2016. Saat ini, pembangunan kereta api di Papua baru memasuki tahap studi kelayakan jalur kereta api dan akan selesai akhir tahun 2015. Menurut Presiden Jokowi, dibangunnya kereta api di tanah Papua merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pada masyarakat di pulau tersebut, dan tidak hanya memusatkan pembangunan di pulau Jawa saja.

Dukungan dari pemerintah untuk pembangunan Papua juga terlihat dari kucuran dana desa tahun 2015, dimana Papua menjadi provinsi yang mendapatkan dana tertinggi se-Indonesia, dengan nilai sebesar Rp 1,4 triliun, yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diberikan kepada 5.118 kampung.

Dalam hal pemerintahan, Presiden Jokowi juga mengajak Kementerian Dalam Negeri untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih baik di Papua. Untuk membangun sistem pemerintahan terpadu. Mendagri Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan seluruh daerah di NKRI termasuk di tanah Papua untuk membenahi 8 sektor birokrasi, mulai dari Perencanaan dan Penganggaran; Pengadaan Barang dan Jasa; Bantuan Keuangan dan Hibah; Penyaluran Dana Desa, Kesiapan Pemda dalam Pilkada Serentak; Penanganan Konflik Sosial; Optimalisasi Penyerapan Anggaran; dan Penyederhanaan Izin.

Dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang terpadu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan kantor baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat di komplek Perkantoran, Jalan Arfai, Manokwari, pada akhir Oktober 2015.

Menurut Tjahjo, dengan adanya bangunan tersebut, harus tercipta pula tata kelola birokrasi yang baik. Terpusatnya kantor pelayanan publik ini, sangat mendukung percepatan serta penguatan ekonomi daerah. Ia juga berharap Pemprov Papua Barat dapat segera hadir untuk warga di sana.

“Saya berharap Papua Barat dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, membangun tata kelola pemerintahan, termaksuk mempermudah proses perizinan usaha untuk mempercepat dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Tjahjo pada saat membuka peresmian itu.

Upaya Kementerian Dalam Negeri dalam membangun Papua bukan hanya soal tata kelola pemerintahan, namun turut berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan di kawasan timur Indonesia tersebut. Dalam acara peresmian kantor Gubernur di Manokwari, Tjahjo mendukung nota kesepakatan (MoA) terkait peningkatan kapasitas pendidikan putera daerah di sana.

Ada lima pihak yang menandatangani persetujuan itu. Kelima instansi itu adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendagri, Pemprov Papua, dan Pemprov Papua Barat. Dalam hal ini, Kemendagri berperan membentuk sikap nasionalisme. (adv)