Sorot

Pengembang Mesti Bersinergi dengan Pemerintah Atasi "Backlog" Rumah

Kompas.com - 19/10/2017, 12:26 WIB

 
KOMPAS.com - Pemerintah dan pengembang diharapkan mampu bersinergi untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Dengan demikian, angka backlog yang kini telah mencapai 11,4 juta unit dapat berkurang.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, kesamaan visi penting agar backlog kebutuhan rumah terpenuhi.
 
Dia mencontohkan, pengembangan kota baru Meikarta di dekat kawasan industri Cikarang seharusnya mendapat dukungan dari pemerintah.

"Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah mau membangun apartemen dibawah Rp150 jutaan. Sekarang ada pengembang yang mau, yang selaras dengan visi pemerintah, seharusnya didukung," ujar Ali di sela-sela Intiland Property Expo 2017 di Senayan City, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Baca: Meikarta Bantu Pemerintah Atasi "Backlog" Perumahan

Dia menegaskan, apabila ada persyaratan yang masih belum terpenuhi, seharusnya pemerintah dan pengembang duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi pemerintah dan pengembang bisa menghasilkan solusi yang terbaik bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang ekonomi Suharso Monoarfa menilai tak ada persoalan serius dalam pembangunan proyek kota mandiri Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
 
Proyek yang digarap Lippo Group itu mestinya didukung karena sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan.
 
"Saya kira hampir seluruh kota di dunia dibangun oleh inisiatif properti," kata Suharso kepada wartawan di Maxxbox Orange County, Jalan OC Boulevard Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis. (12/10/2017).

Foto udara proyek kawasan Kota Baru Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/9/2017). Pada tahap pertama, akan dibangun 200 ribu unit apartemen yang siap huni pada akhir tahun 2018.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Foto udara proyek kawasan Kota Baru Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/9/2017). Pada tahap pertama, akan dibangun 200 ribu unit apartemen yang siap huni pada akhir tahun 2018.

 
Meikarta, kata dia, dibangun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Lippo Group membangun ruang terbuka hijau publik yang dinamai Central Park seluas 100 hektar.
 
Sementar CEO Intiland Development Tbk. Hendro S Gondokusumo mengatakan, setiap pengembang memiliki kiat tersendiri untuk mengembangkan sebuah kawasan hunian. Termasuk, Lippo Group yang sedang mengembangkan kawasan kota baru Meikarta.

"Menurut Saya mereka mampu. Saya sempat berkunjung dan melihat langsung Meikarta dan memang mereka (Lippo) sedang bekerja," katanya.

Foto contoh desain interior yang akan digunakan apartemen kota baru Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk saat show unit di Kantor Marketing Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/09/2017). Pada tahap pertama, akan dibangun 200 ribu unit apartemen yang siap huni pada akhir tahun 2018.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOB Foto contoh desain interior yang akan digunakan apartemen kota baru Meikarta PT Lippo Cikarang Tbk saat show unit di Kantor Marketing Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/09/2017). Pada tahap pertama, akan dibangun 200 ribu unit apartemen yang siap huni pada akhir tahun 2018.

Terkait dengan apartemen harga murah yang ditawarkan Meikarta, Hendro berpendapat, penawaran itu masih wajar dalam dunia bisnis.

"Menurut Saya, jika jumlah apartemen yang dibangun sangat banyak, pasti bisa harganya murah. Sama halnya dengan bisnis pakaian, kalau puluhan dengan ratusan ribu potong kan jelas beda harganya," ujarnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau