Strategi Pengembang yang Tawarkan Hunian Murah Bisa Dijadikan Model
KompasProperti - Langkah Lippo Group dalam mengembangkan proyek Meikarta yang dirancang sejak 20 tahun lalu dinilai perlu dijadikan model agar angka backlog perumahan berkurang.
Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah defisit rumah (backlog) yang saat ini berada di posisi 11,4 juta unit.
"Kekurangan rumah masih sangat besar. Ini harus dikejar dengan kecepatan pembangunan," kata Presiden Jokowi di Pameran Indonesia Properti Expo, Jakarta, Agustus 2017 lalu.
Bentuk keseriusan pemerintah mengurangi angka backlog salah satunya dengan mengucurkan subsidi sebesar Rp 74 triliun untuk belanja hunian, selama 2015-2019. Selain itu, ada juga subsidi selisih bunga (SSB) sebesar tujuh persen.
Baca: Kurangi Backlog Perumahan, Meikarta Sejalan dengan Pemerintah
Namun, bantuan pemerintah tidak saja cukup. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta ikut membantu program hunian rakyat. Caranya, memangkas peraturan atau izin yang menyulitkan pengembang properti.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada acara tutup atap dua apartemen Meikarta di Cikarang meminta Lippo untuk tetap memperbaiki kekurangan Meikarta.
Luhut berencana memberi tahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa apartemen di Meikarta dijual sangat murah. Strategi pengembang seperti itu, ujar dia, patut dijadikan model bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan permukiman layak huni.
"Saya akan lapor Presiden (Joko Widodo) atau ke Bu Rini (Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno), kenapa Lippo bisa bikin apartemen murah. Ini penting untuk kami (pemerintah) perbaiki," ujarnya, Minggu (29/10/2017).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Chairman Lippo Group James Riady menekan tombol sirine sebagai tanda penutupan atap dua apartemen Meikarta, Minggu (29/10/2017). Lippo Group menawarkan sejumlah tipe apartemen, mulai dari 23, 42, dan 60 meter persegi.
Ia mengaku tertarik dengan apartemen yang luasnya 23 meter persegi. Pasalnya, harga unit tersebut hampir sama dengan rumah murah yang dibangun pemerintah. "Saya lihat juga (desainnya) sangat rapi," kata Luhut.
Terkait perizinan, ia menambahkan, sebenarnya tidak ada masalah yang berarti pada proyek tersebut. "Kita harus apresiasi yang baik dalam kondisi ini, karena membuat lapangan kerja yang banyak," katanya.
