Imigran Mogok Makan

Kompas.com - 16/10/2009, 05:35 WIB
 

CILEGON, KOMPAS.com - Imigran Sri Lanka yang kapalnya ditangkap aparat keamanan Indonesia di Selat Sunda melancarkan mogok makan, Kamis (15/10). Para imigran laki-laki menolak makanan yang diberikan kepada mereka. Hanya anak-anak dan ibu hamil yang mau makan di atas kapal.

Mereka membentangkan tulisan di atas kapal berbunyi ”15-10-2009. Hidup? Mati. Mogok Makan untuk Komunitas Internasional”. Para imigran menolak meninggalkan kapal yang masih sandar di pelabuhan bongkar muat Indah Kiat, Cilegon, Banten, berdekatan dengan KRI Teuku Umar.

Kemarin sore, perwakilan imigran akan diajak melihat rumah yang sedianya akan dipakai untuk menampung mereka, yang berada tidak jauh dari pelabuhan. Namun, ajakan itu ditolak.

”Kami akan tinggal di kapal ini sampai komunitas internasional datang dan memutuskan cara kami keluar dari negara ini. Kami bisa pergi ke mana saja, Selandia Baru atau Kanada, selama tidak dideportasi ke Sri Lanka,” ujar salah seorang imigran.

Sebelumnya, mereka mengancam akan membakar kapal jika aparat keamanan memaksa mereka pergi.

Pihak imigrasi menyatakan kesulitan mencari tempat yang cukup untuk menampung sekaligus 255 imigran.

”Cari tempatnya itu yang sulit. Ada gedung yang bisa disewa, tetapi daya tampungnya cuma 10 orang, sementara mereka tidak mau kalau dipisah, karena resistensi mereka masih tinggi,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten Harry Purwanto saat ditemui di Pelabuhan Indah Kiat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon Sumantri Sikite juga melontarkan hal senada. Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama Hari Bowo mengatakan, tindak lanjut penanganan para imigran asal Sri Langka mulai Kamis ini dilimpahkan dari TNI AL ke pihak imigrasi.

Debat

Pemerintah Australia telah meminta bantuan kepada Indonesia untuk membantu menghentikan aliran pencari suaka ke negara itu. Surat kabar Australia melaporkan, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd secara pribadi telah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir pekan lalu untuk ikut campur tangan menyusul temuan intelijen Australia bahwa kapal yang membawa imigran Sri Lanka meninggalkan perairan Indonesia menuju Australia.

Kepada wartawan Australia, Rudd mengatakan, dia berdiskusi dengan Presiden Yudhoyono tentang kelanjutan kerja sama dalam penanganan penyelundupan manusia. Kebanyakan penyelundup manusia membawa pengungsi ke Australia dengan perahu lewat Indonesia.

Penangkapan imigran asal Sri Lanka di Indonesia telah memicu debat di Australia mengenai imigrasi ilegal. PM Rudd berada di bawah tekanan kubu oposisi konservatif untuk memperketat keamanan perbatasan.

Sekitar 1.650 pencari suaka tiba di Australia sejak Januari 2009. Sebanyak 1.016 orang dan 19 awak kapal ditahan di Pulau Christmas. Australia juga terpaksa menambah kapasitas pusat tahanan di Pulau Christmas akibat kedatangan para pencari suaka ilegal. (ap/afp/fro/cas/dnu)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau