Uji Demokrasi (Partai) Demokrat
Oleh J Kristiadi
Hubungan demokrasi dan kehadiran partai politik seharusnya bersifat kasualitas dan saling membutuhkan. Masyarakat demokratis memproduksi partai politik, sementara parpol mendorong masyarakat menjadi demokratis. Namun, aksioma itu belum terjadi di Indonesia. Relasi keduanya justru paradoksal dan ironis. Masyarakat bergerak dinamis semakin demokratis, parpol sebagai pilar utama demokrasi malahan cenderung oligarkis, bahkan membangun wangsa politik turun-menurun.
Dinamika internal partai mengalami kejumudan sehingga cenderung berbanding terbalik dengan tuntutan masyarakat agar partai politik lebih terbuka, demokratis, dan mempergunakan standar meritokratik dalam melakukan perekrutan politik. Selain itu, parpol juga mereduksi martabatnya sendiri dari lembaga perjuangan menjadi sekadar ”perahu” yang selalu siap disewa asalkan kontraknya cocok; mengantar siapa pun menuju ke pusat kenikmatan kekuasaan.
Oleh karena itu, tingkat kredibilitas partai tidak kunjung meningkat. Perilaku parpol seperti itu dikhawatirkan mengundang sentimen antipartai yang meluas sebagaimana pernah terjadi di Eropa Barat dan Selatan. (Richard Gunther, Jose Ramon Montero, dan Juan J Linz (Eds), Political Parties: Old Concept and New Challenges, Oxford University Pers, 2002).
Atmosfer politik di atas merupakan ujian berat bagi Partai Demokrat yang akan berkongres pada akhir bulan Mei. Pertanyaan pokoknya adalah apakah Partai Demokrat mampu membebaskan diri dari jeratan godaan kekuasaan yang nikmat, tetapi menghancurkan. Sebelum belenggu menjerat terlalu erat ia harus dipotong.
Mata rantai pertama yang harus dihilangkan adalah ”budaya restu” dalam pemilihan ketua umum. Restu Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, memang dianggap ampuh untuk memperoleh dukungan untuk menjadi orang nomor satu di Partai Demokrat mengingat SBY adalah figur karismatik yang membuat partai berjaya. Karena itu, dalam intensitas yang berbeda, kandidat ingin memberikan kesan mereka mendapatkan blessing dari SBY.
Isu yang dapat membawa partai ke arah patronase politik ternyata lebih dominan dibandingkan dengan wacana pentingnya melembagakan proses demokrasi internal partai ataupun urgensi pendidikan politik. Hasil survei LP3ES dengan responden Ketua DPD/DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia, beberapa minggu lalu, lebih dari 35 persen responden menyatakan supaya SBY netral dan sekitar 55 persen mengharapkan SBY hanya menyebutkan kriteria.
Meskipun isu restu terus menggelinding, mereka yang merasa dekat dengan SBY mengatakan hal itu ”sangat tidak SBY”. Tegasnya, bukan watak SBY melakukan favoritisme kepada kandidat tertentu. Keraguan itu mudah dipahami karena SBY tidak akan mendelegitimasi, apalagi mendiskreditkan dirinya dengan memberikan preferensi terhadap kandidat tertentu. Melakukan campur tangan secara tak demokratis juga akan menghancurkan kepercayaan konstituensi, bahkan publik terhadap Partai Demokrat.
Selain itu, partai berlambang segitiga itu juga akan kehilangan kesempatan emas
Bahwa kandidat merasa mendapat restu harus dipandang sebagai bagian dari siasat politik untuk memenangi pertarungan. Masih banyak cara bagi SBY untuk tetap mengontrol ketua umum, misalnya dengan membuat struktur organisasi partai yang memberikan kewenangan ketua umum hanya sebagai pelaksanaan harian dari suatu lembaga atau majelis yang adalah penentu kebijakan partai.
Ujian yang tidak kalah beratnya adalah menghindarkan kongres dari politik uang. Gejala ini perlu dicermati mengingat politik uang selalu menyambangi dan membayangi setiap organisasi, terutama parpol dalam melakukan pemilihan pengurus. Pernyataan SBY mengenai bahaya politik uang sebagaimana dikutip di atas sebaiknya tidak hanya dibiarkan menjadi retorika kosong, tetapi harus dilaksanakan dalam partainya terlebih dahulu.
Misalnya, dewan pembina membentuk tim independen dengan tugas khusus mengawasi secara ketat proses pemilihan ketua umum agar tidak terjadi politik uang. Dengan demikian, Partai Demokrat akan melakukan langkah awal dari upaya reformasi parpol yang dewasa ini sangat dirasakan mendesak dilakukan.
Kongres bulan depan juga harus dijadikan momentum bagi Partai Demokrat untuk melakukan konsolidasi partai. Sebab itu, politik citra harus digantikan dengan politik yang didasarkan realitas. Membiarkan politik citra hanya akan membuat partai menjadi mudah kempis dan lama kelamaan akan menggerus kesadaran politik masyarakat dan digantikan dengan halusinasi politik.
Terakhir, kompetisi memperebutkan
