Merekam PSK Itu Melanggar HAM

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jatim, menilai pemasangan kamera pengintai atau closed circuit television (CCTV), yang akan dilakukan pemerintah kota setempat di lokalisasi Dolly, melanggar hak asasi manusia.

Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana, Selasa (26/10/2010) mengatakan, pemasangan CCTV tersebut dinilai tidak etis karena bisa diartikan melanggar hak asasi penghuni Dolly yang tidak hanya pekerja seks komersial (PSK) saja, melainkan juga warga setempat.

"Itu tidak manusiawi dan tidak pas dipasang di sana," ucap Wisnu menegaskan.

Wisnu sendiri mempertanyakan tujuan dari pemasangan CCTV di lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut.

"Kalau CCTV dipasang di jalan ngak masalah, tapi ini kenapa harus di areal kegiatan prostitusi?" ujarnya mempertanyakan.

Menurut dia, Pemkot Surabaya kurang peka terhadap para PSK di lokalisasi Dolly. Pasalnya, setiap orang tidak ada yang ingin menjadi PSK, namun kebanyakan karena kondisi yang memaksa mereka menjadi PSK.

"Ada yang ditakdirkan kaya dan miskin, jadi pejabat dan PSK, Seharusnya pemerintah tidak sewenang-wenang kepada mereka yang hidupnya kurang beruntung," ujarnya.

Untuk itu, DPRD Surabaya akan mempertanyakan lagi langkah Pemkot ini, yang justru akan memunculkan kegiatan PSK di jalanan.

"Satu Dolly ditutup, akan muncul Dolly-Dolly baru," ujarnya.

Menutup Dolly dengan memasang CCTV, kata Wisnu, bukan langkah yang efektif dan justru menghabiskan anggaran.

"Lebih baik para PSK diberi modal melalui hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya agar mereka keluar dan bekerja yang lain," ucapnya menyarankan.

Ia mengatakan, dengan mengiming-iming pemberian modal kerja yang tinggi, para PSK akan meninggalkan pekerjaan lamanya.

"Siapa bilang kita tak mampu, kalau mau tindakan kongkrit beri mereka modal besar," ujarnya menegaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Eko Haryanto, mendukung langkah pemasangan CCTV untuk mengurangi jumlah pengunjung.

Langkah yang dilakukan pemerintah selama ini adalah pembinaan dan melakukan razia PSK baru.

Saat ini terdapat enam lokalisasi yang berada di tiga kecamatan, lokalisasi Dolly, Tambakasri, Klakah Rejo, Jarak, Sememi dan Kremil.

Jumlah penghuni di enam lokalisasi tersebut kurang lebih sebanyak 3.500 orang, sedang di Dolly sendiri mencapai 1.200 PSK.