Mogok Nasional Usir Gbagbo
Seruan untuk melakukan aksi mogok nasional itu muncul setelah blok ekonomi regional Afrika Barat (Ecowas) memaksa Gbagbo turun. RHDP, partai koalisi pendukung Ouattara, mengulangi seruan sebelumnya agar warga tetap mendukung Ouattara yang telah terpilih dengan meraih mayoritas suara, 54,1 persen, pada pemilu 28 November lalu.
Sekalipun ada desakan komunitas internasional, termasuk dari Ecowas, Gbagbo yang didukung militer dan polisi negara tidak sedikit pun bergeming. Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan Associated Press Television News pada hari Minggu. Ia bahkan mengatakan, setiap upaya menggulingkan kekuasaannya sama artinya membawa Pantai Gading ke dalam perang saudara yang lebih sengit.
Intervensi militer
Bersamaan dengan itu pula, hari Senin, telah tumbuh rasa takut di kalangan warga sipil terhadap kemungkinan adanya intervensi militer regional. Puluhan orang berkumpul di luar Kedutaan Besar Nigeria di Abijan, mengusung spanduk berbunyi antara lain ”Kami tidak ingin intervensi militer” dan ”Biarkan warga Pantai Gading memecahkan masalahnya sendiri”.
Nigeria memang termasuk negara di Afrika Barat yang memiliki tentara terkuat di kawasan ini. Diperkirakan tentara Nigeria memainkan peran utamanya jika operasi diluncurkan untuk menyingkirkan Gbagbo. Warga dengan tegas menolak setiap intervensi militer.
Warga berunjuk rasa mengungkapkan rasa khawatirnya. Mereka takut akan menjadi target serangan operasi militer jika tentara Nigeria dan negara tetangga lainnya terlibat dalam krisis politik nasional. Tiga presiden dari blok ekonomi regional, Ecowas, bermaksud akan bertolak ke Abijan minggu ini untuk menekan Gbagbo. Namun, Gbagbo yang meraih suara 45,9 persen dalam pemilu putaran kedua, 28 November, tetap menolak campur tangan asing itu.
Kemelut di Pantai Gading berawal dari pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilu Nasional pada 2 Desember. Saat itu komisi mengatakan, tokoh oposisi Ouattara unggul dengan meraih 54,1 persen mengalahkan calon petahana, Presiden Gbagbo. Hasil itu ditolak oleh kubu Gbagbo karena mereka menilai Ouattara melakukan kecurangan.
Gbagbo diperkuat lagi oleh Mahkamah Konstitusi—yang memiliki kata akhir atas sengketa pemilu—yang menganulir kemenangan tokoh oposisi. Bahkan, Gbagbo langsung dilantik sebagai presiden dan membentuk kabinetnya. Tidak kalah sengitnya, Ouattara melantik dirinya pada 4 Desember yang diikuti pembentukan kabinet tandingan.
PBB, Uni Eropa, Uni Afrika, dan Ecowas serta negara adidaya AS menegaskan bahwa Ouattara berhak menduduki kursi presiden karena terpilih secara sah. AS bahkan telah memberlakukan larangan bepergian dengan menangkal Gbagbo dan semua anggota kabinetnya. Bahkan, jika ada keluarga Gbagbo yang diketahui sedang bermukim di AS akan dideportasi ke Pantai Gading.
Menurut analis Afrika, Peter Pham, kecil kemungkinan Ecowas serius menangani konflik politik di Pantai Gading. Juga kecil kemungkinan untuk pasukan penjaga perdamaian di negara itu terlibat di dalam menyelesaikan konflik. Berbeda halnya jika pecah perang saudara.
Pantai Gading sebenarnya sudah mulai pulih dari luka akibat perang saudara pada tahun 2002 dan 2003. Pasukan perdamaian PBB di Pantai Gading mulai beroperasi untuk memulihkan sejak usai perang saudara hingga kini.
Sengketa politik terkait hasil pemilu presiden telah membuka kembali luka lama di negeri itu. Kepentingan politik golongan telah mengabaikan stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan di negara penghasil kakao terbesar di dunia itu.
