Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Wisma Duta RI di Kairo, Kamis (14/4), mengakui, isu perompakan di Somalia sangat rumit. Upaya mengatasi perompakan di lepas pantai Somalia tidak bisa dipisahkan dari penyelesaian politik di daratan Somalia sendiri.
Situasi perairan di Somalia adalah wujud dari situasi di daratan Somalia yang karut-marut. Masalahnya bukan hanya upaya menumpas pembajakan itu, tetapi menyangkut isu politik di Somalia,” kata Marty.
Perompakan di Teluk Aden atau lepas pantai Somalia itu sebenarnya sudah menjadi isu lama, persisnya sejak 2006-2007. Namun, isu itu tiba-tiba menjadi heboh di Indonesia menyusul kapal MV Sinar Kudus dengan 20 awak berkewarganegaraan Indonesia dibajak di perairan Somalia pada 16 Maret 2011.
Masyarakat internasional sudah berusaha keras menumpas aksi perompakan di Teluk Aden atau lepas pantai Somalia itu. Pada 7 Oktober 2008, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1838 yang meminta negara-negara pemilik kapal yang akan melintasi Teluk Aden atau lepas pantai Somalia menggunakan jasa militer untuk mengawal kapal.
Sidang Organisasi Pelayaran Internasional pada tahun 2008 juga meminta India membentuk pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB untuk memerangi perompak.
Sebagai bagian dari realisasi Resolusi DK No 1838, kapal-kapal perang Barat yang dilengkapi helikopter tempur dan peralatan canggih lainnya melakukan patroli masif sejak Desember 2008 di Teluk Aden dan lepas pantai Somalia.
Meski demikian, perompakan di Teluk Aden dan lepas pantai Somalia tetap marak. Artinya, masyarakat internasional bisa dibilang gagal menumpas fenomena perompakan di Teluk Aden dan lepas pantai Somalia.
Ada beberapa faktor kegagalan penumpasan perompakan di Teluk Aden tersebut. Semua kekuatan politik di Somalia terlibat dalam aksi perompakan itu. Bahkan, Tanzim Al Qaedah melalui sayapnya di Somalia, yakni Shabab Mujahidin, juga disinyalir ikut terlibat. Kekuatan-kekuatan politik di Somalia membutuhkan uang untuk mendanai aktivitas gerakannya dan menghidupi para anggota dan simpatisannya.
Gejala merebaknya aksi bajak laut itu bermula sejak ambruknya negara Somalia dan menyusutnya pendapatan para nelayan akibat perang saudara yang berlarut-larut di negara itu. Uang tebusan dari hasil perompakan di laut menjadi sumber pendapatan utama kekuatan-kekuatan politik di Somalia.
Menurut Menlu Kenya Moses Wetangula, komplotan bajak laut di Somalia bisa meraup uang sebesar 150 juta dollar AS tahun 2007 lalu dari hasil uang tebusan atas kapal-kapal laut yang dibajak dan disanderanya.
Pantai Somalia yang sangat panjang (memiliki panjang 3.213 kilometer) dan langsung berakses ke Samudra Hindia yang sangat luas sulit dikontrol.
Kapal-kapal Indonesia yang akan melintasi Teluk Aden dan lepas pantai Somalia di masa mendatang seyogianya melaksanakan Resolusi DK PBB Nomor 1838. Namun, hal ini pilihan sulit juga.