Angka Beda Tanda Lemah
Namun, data resmi dari National Traffic Management Center (NTMC) Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) ini ternyata berbeda dengan data dari Kementerian Perhubungan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Minggu.
Menurut versi NTMC Korlantas Polri, sejak H-7 sampai H+4 Lebaran (Minggu kemarin) jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat 4.869 kejadian, dengan korban tewas 633 orang.
Namun, Bambang kepada Kompas menyatakan bahwa jumlah korban tewas adalah 755 orang.
Perbedaan data kecelakaan, menurut Bambang, sebenarnya tidak begitu besar. ”Setelah ada koreksi data dari Kepolisian RI, persentase kenaikan angka kecelakaan tidak terlalu tinggi,” kata Bambang. Merujuk data dari PT Jasa Raharja, dia menyatakan, kenaikan angka korban jiwa dari H-7 hingga H+1 sebesar 8,3 persen dari 697 orang menjadi 755 orang. ”Ada kemungkinan tahun depan, kami mengundang Jasa Raharja untuk memberi warna berbeda dalam pendataan korban kecelakaan. Ketepatan dalam mendata korban kecelakaan juga merupakan kunci dalam menentukan kebijakan yang tepat selama arus mudik Lebaran,” tutur Bambang.
Mengutip data NTMC, jumlah kejadian kecelakaan tahun 2009 (H-7 sampai H+7 Lebaran) tercatat 1.839 kejadian, dengan 770 orang tewas. Tahun 2010, tercatat 2.382 kejadian dengan 632 orang tewas.
Khusus tahun 2011, jumlah korban tewas terbanyak di Jawa adalah Jawa Timur (388 kejadian, 57 orang tewas), disusul Jawa Barat (218 kejadian, 40 orang tewas), Jawa Tengah (327 kejadian, 29 orang tewas), dan Banten (64 kejadian, 29 orang tewas).
Yang membingungkan, data tahun 2010 NTMC Korlantas Polri itu mendadak diralat pada Jumat setelah sejumlah media massa menurunkan tingginya angka kecelakaan dan korban dibandingkan dengan jumlah kejadian dan korban pada tahun-tahun sebelumnya.
Tahun ini, setidaknya ada dua kecelakaan lalu lintas besar yang terjadi. Pertama, musibah tenggelamnya Kapal Motor Penumpang Windu Karsa. Tim Search and Rescue (SAR) Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu malam, melaporkan, hingga semalam sedikitnya 13 orang dipastikan meninggal dunia dan 23 orang belum ditemukan. Sebanyak 93 orang diselamatkan pihak SAR dalam musibah tenggelamnya KMP tersebut di perairan Teluk Bone, 27 Agustus dini hari. Diduga kapal angkutan mudik rute Pelabuhan Bajoe, Sulawesi Selatan, menuju Kolaka, Sultra, tersebut tenggelam akibat lambung kapal bocor.
Musibah kedua, tabrakan beruntun antara bus dan 12 mobil yang terjadi Sabtu pukul 23.30 di jalur Solo-Semarang, ruas Bawen, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang mengakibatkan enam orang luka berat. Kecelakaan terjadi di Jalan Sukarno Hatta. Bus Dahlia Indah dari arah Solo bernomor polisi AG 7461 UR meluncur di turunan dalam kondisi rem blong dan menyeruduk mobil-mobil di depannya.
Bambang Susantono mengatakan, jumlah penumpang arus balik dengan kereta api diperkirakan tetap 3 juta orang sebagaimana arus mudik. ”Dengan kebijakan dari PT KAI yang mempertahankan okupansi maksimal 150 persen untuk kereta ekonomi, ternyata mendorong masyarakat untuk menunda arus balik ke Jakarta,” kata dia.
Hari Minggu, Bambang mengamati aktivitas arus balik di Stasiun Jebres dan Kutoarjo serta memperoleh masukan plus-minus terhadap masalah pengetatan okupansi KA.
Adapun menyangkut dinas perhubungan, ada yang cukup baik dalam mengoordinasikan transportasi di tingkat lokal. ”Di Solo, penumpang yang tidak terangkut di Stasiun Jebres langsung diarahkan untuk naik bus. Nah, saya pikir, dinas perhubungan harus proaktif seperti di Solo,” ujarnya.
Menyangkut simpang siur data di lapangan tentang sistem transportasi negeri ini, ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan, banyaknya korban tewas saat mudik setiap tahun adalah dampak infrastruktur dan manajemen transportasi buruk.
Oleh karena itu, Djoko mengutarakan, tanpa perubahan kebijakan pemerintah, mustahil jumlah korban mampu ditekan. Ia mendesak agar Presiden segera mengganti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu, yang dikeluarkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 19 Oktober 2004. Inpres itu hanya mengatur masalah koordinasi, yang dinilai kurang efektif. Semestinya, inpres tersebut dilengkapi target-target yang jelas.
”Target menurunkan setiap jumlah korban harus dicapai dari tahun ke tahun berikutnya. Target perbaikan infrastruktur transportasi juga harus tegas dinyatakan,” kata Djoko.
Namun, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dalam diskusi di Redaksi Kompas beberapa waktu lalu, seolah menafikan kian gentingnya persoalan transportasi ini. Ia mengatakan, perkembangan kebutuhan infrastruktur mudik memang melesat lebih cepat dari yang diperkirakan.
”Infrastruktur yang dibutuhkan tahun ini sama dengan yang diperhitungkan tahun 2015 nanti. Tidak ada yang berbeda untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Persoalannya dari tahun ke tahun tetap sama,” ujar Freddy.
Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Komisaris Besar Bambang Sugeng mengatakan, target menurunkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun merupakan masalah penting. Bank Dunia bersedia menyalurkan bantuan dana untuk program mengurangi jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas sampai 50 persen.
Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soejono mengatakan, untuk mengurangi jumlah korban saat mudik Lebaran, pemerintah diminta menerapkan subsidi angkutan umum. Subsidi termasuk untuk mengurangi penggunaan jumlah pemudik dengan sepeda motor supaya beralih ke angkutan umum.(NAW/IVV/RYO/UTI/ENG/HRD)
