"Reshuffle" Harus Hasilkan Perbaikan
Pembahasan tentang reshuffle
Saat itu Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono segera mengoreksi kinerja kementerian terkait dengan terus bertambahnya kasus dugaan korupsi yang melilit kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, Julian menegaskan, Presiden tetap menyerahkan kasus tersebut kepada proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi.
Tindakan bahwa Presiden dan Wapres akan mengoreksi itu langsung diterjemahkan wartawan bahwa Presiden akan mengadakan perombakan kabinet (reshuffle). Namun, ketika hal tersebut ditanyakan, Julian mengatakan, Presiden belum memberikan arahan.
Meskipun demikian, pembahasan tentang reshuffle terus bergulir. Bahkan, analis politik menyebutkan, pemerintahan Presiden Yudhoyono hampir mencapai keadaan deadlock alias mandek. Hal itu terjadi karena kepemimpinan tidak efektif, tersandera berbagai kasus korupsi, dan pemerintahan terbelenggu oleh koalisi partai politik.
Untuk memperlihatkan bahwa Presiden memperhatikan aspirasi masyarakat, ketika wartawan menyebutkan bahwa perombakan kabinet sebagai isu yang sedang hangat, ia menjawab, ”Tunggu tanggal mainnya.”
Dan, seperti pada masa lalu, lagi-lagi Presiden memilih menggantung keputusan untuk merombak kabinet tersebut hingga bulan depan. Itu menunjukkan bahwa Presiden tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mendesak. Presiden seperti tidak menyadari bahwa semakin lama isu reshuffle dibiarkan menggantung, semakin lama ketidakpastian berlangsung. Isu dibiarkan merebak dan spekulasi pun tumbuh dengan subur.
Dalam pidatonya pada pembukaan Musyawarah Nasional XI Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jambi, Kamis (22/9), Presiden menyebutkan, ia akan melakukan reshuffle kabinet sebelum pemerintahannya genap berusia dua tahun, 22 Oktober mendatang. Dan, kita pun belum mendapatkan gambaran seperti apa bentuk kabinet yang baru setelah reshuffle dilakukan.
Pernyataan yang diberikan Presiden sangat normatif, yakni ingin memiliki kinerja lebih baik dan efektif, yang merujuk pada kinerja dan integritas. Sama sekali tidak ditegaskan apakah ia memilih kabinet yang diisi oleh profesional atau akan tetap mempertahankan kabinet multipartai.
Semua itu membuat analis politik dan ekonomi meragukan kabinet hasil reshuffle akan lebih baik daripada kabinet sebelum reshuffle. Apalagi ada kabar bahwa benar ada beberapa menteri yang akan diganti, tetapi menteri-menteri yang diduga tersangkut kasus suap masih tetap ikut dalam kabinet hasil reshuffle meskipun berubah posisi.
Kita tidak dapat mencampuri hal itu mengingat penentuan siapa saja yang ikut dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden. Kita hanya bisa berharap kabinet hasil reshuffle lebih baik daripada kabinet yang digantikannya.
Dengan kata lain, reshuffle harus menghasilkan perbaikan kinerja. Mengapa hal tersebut dianggap penting? Itu karena pada era Presiden Yudhoyono, reshuffle sudah beberapa kali dilakukan, tetapi kinerja kabinet dianggap masih jauh dari memuaskan. Lalu siapa yang harus disalahkan?
Jangan lupa, sebaik apa pun sebuah kabinet, jika pemimpin kabinet itu tidak dapat bertindak sebagai dirigen yang baik dan andal, koordinasi di antara anggota kabinetnya tidak akan terwujud dan kinerja kabinet pun tidak memuaskan.
Dalam kaitan itu pula, kita berharap agar dalam waktu tiga tahun masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono mau bersikap tegas, cepat dalam mengambil keputusan, dan berani mengambil keputusan yang tidak poluler asalkan dilakukan untuk kebaikan bangsa.
Presiden Yudhoyono sesungguhnya sangat bisa mengambil peran itu mengingat ia memiliki dukungan dari 60 juta pemilih di belakangnya. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh lawan-lawan politiknya, baik yang berada di partai politik maupun di lembaga legislatif.
Bagaimanapun, Presiden Yudhoyono bukan hanya seorang kepala pemerintahan (eksekutif), melainkan juga seorang kepala negara. Bahkan, sebagai kepala negara, ia sesungguhnya dapat melakukan intervensi jika melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan kasus-kasus hukum yang sedang berjalan.
